KATADIA MAKASSAR || Menyikapi insiden tragis yang menelan korban jiwa di Kota Makassar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengikuti rapat koordinasi secara daring bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Sabtu (30/8/2025) malam pukul 20.00 WITA.
Rapat dipimpin langsung oleh Menteri PANRB Rini Widyantini, didampingi Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, serta jajaran Pimpinan Taspen. Dari lingkup Pemkot Makassar, hadir Sekda Kota Makassar, Kepala BKD, Kepala Diskominfo, Kepala BPBD, Kepala Damkarmat, dan Kepala Kesbangpol.
Dalam forum tersebut, Wali Kota Munafri menyampaikan laporan terkait perkembangan penanganan pasca-insiden kebakaran gedung DPRD Makassar yang dipicu oleh aksi unjuk rasa mahasiswa. Insiden ini menelan korban jiwa, baik dari kalangan ASN maupun tenaga non-ASN.
Munafri menegaskan pemerintah kota memberikan perhatian penuh terhadap para korban. Ia mengusulkan kenaikan pangkat anumerta bagi ASN almarhum Syaiful Akbar, Kasi Kesra Kecamatan Ujung Tanah, yang gugur saat menjalankan tugas menghadiri rapat paripurna.
“Almarhum meninggal saat bertugas di Paripurna, dan usulan kenaikan pangkat ini menjadi bentuk penghormatan sekaligus penghargaan dari pemerintah,” jelas Munafri.
Selain ASN, Pemkot Makassar juga memberi perhatian bagi korban non-ASN, seperti almarhum Muh Akbar Basri (Abay), staf DPRD Kota Makassar. Munafri menyampaikan bahwa Pemkot akan mengusulkan status almarhum agar bisa memperoleh formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai penghargaan atas pengabdiannya.
Adapun korban lain, Sarinawat, staf pribadi salah satu anggota DPRD, turut menjadi korban dalam kebakaran tersebut. “Semua proses pemakaman hingga tahlilan akan didampingi penuh oleh pemerintah kota sebagai wujud empati dan tanggung jawab,” tambah Munafri.
Ia juga melaporkan sejumlah korban luka masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit, dengan pendampingan penuh dari Pemkot Makassar.
Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menekankan pentingnya percepatan pemenuhan hak-hak ASN korban insiden. Ia menyebut mulai 1 September 2025, pencairan dana pensiun, Taspen, dan BPJS bagi keluarga ASN korban sudah dapat diproses. Selain itu, penghargaan anumerta berupa kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi juga segera diberikan.
“Semua proses dipercepat agar keluarga korban segera mendapatkan kepastian dan hak-haknya,” ujar Rini.
Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat juga membahas langkah pencegahan bagi ASN ke depan. ASN diimbau berpakaian bebas rapi saat di ruang publik, tanpa selalu menonjolkan atribut kedinasan demi keamanan.
Rini menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Pemkot Makassar dalam merespons insiden DPRD. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian agar hak-hak korban dapat terpenuhi dengan cepat dan tepat.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih atas gerakan cepat dan pendampingan kepada para korban, serta upayanya untuk menjaga kondusivitas di Kota Makassar,” ucapnya.
Ia juga membuka ruang solusi bagi korban non-ASN agar tetap mendapat santunan meskipun aturan berbeda dengan ASN. “Mereka juga bagian dari pengabdi di lingkup pemerintahan, sehingga perlu diperhatikan,” tambahnya.
Selain itu, BKN memastikan proses administrasi seperti kenaikan pangkat anumerta serta pensiun ASN korban kini bisa dilakukan secara digital untuk mempercepat pelayanan.
“Alhamdulillah, mulai 1 September besok, hak pensiun sudah bisa diterima oleh keluarga korban. Ini bukti nyata perhatian negara,” tegasnya.
Makassar4 hari lalu
