Pemkot Makassar Beri Kado HUT ke-80 RI, PBB Tahun 2025 Tidak Naik

KATADIA MAKASSAR || Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memberikan kado istimewa bagi masyarakat di momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2025. Tahun ini, Pemkot yang dipimpin Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (Munafri-Aliyah) memastikan tidak ada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Kepala UPT PBB Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Indirwan Dermayasair, menegaskan, kebijakan ini diambil sebagai langkah pemerintah untuk tidak membebani masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini.

“Memang tahun ini tidak ada kenaikan NJOP tanah maupun tarif PBB. Jadi cara kami meningkatkan pendapatan dilakukan dengan memaksimalkan potensi melalui pemuktahiran data,” ujar Indirwan, Minggu (17/8/2025). Ia menambahkan, contoh pemuktahiran data adalah lahan yang sebelumnya belum ada bangunan, kini sudah ada, sehingga dimasukkan ke basis data PBB.

Meski tanpa kenaikan tarif, realisasi penerimaan PBB tetap menunjukkan tren positif. Pada tahun 2024, Pemkot berhasil mengumpulkan Rp258 miliar, sementara target PBB tahun 2025 dipatok Rp275 miliar dalam anggaran perubahan. Indirwan menekankan, PBB hanya dibayar sekali dalam setahun sehingga masyarakat tidak terbebani.

“Kami tetap konsisten pada pilihan pro-masyarakat. Pendapatan tetap bisa dioptimalkan lewat basis data yang lebih akurat,” pungkasnya. Ia juga meluruskan informasi terkait wajib pajak yang diminta hadir ke kantor Bapenda. Kehadiran lebih kepada pengecekan peta blok tanah, bukan pembayaran pajak.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memaknai momentum HUT ke-80 RI sebagai hadiah istimewa bagi masyarakat. Menurutnya, kado terbaik adalah wujud nyata kolaborasi erat antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun kota.

“Kita mengharapkan kado itu bagaimana kolaborasi bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk melihat Kota Makassar ini semakin bagus,” ujar Munafri usai mengikuti upacara detik-detik Proklamasi di Lapangan Karebosi. Ia menekankan bahwa persatuan dan gotong royong menjadi kunci utama agar pembangunan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Keputusan tidak menaikkan PBB tahun 2025 menjadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah agar warga tidak terbebani di tengah kebutuhan ekonomi yang terus berkembang.

“Ya, beberapa hal memang perlu kajian lebih dalam, tapi intinya pemerintah selalu hadir untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada masyarakat,” tutup Munafri.