Pemkot Makassar Resmi Launching Digitalisasi Parkir, Atasi Jukir Liar dan Tingkatkan PAD

KATADIA MAKASSAR || Pemerintah Kota Makassar melalui PD Parkir resmi melaunching Digitalisasi Parkir di Jalan WR Supratman, Senin (1/9/2025). Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine, pemasangan rompi resmi, serta penyematan kalung QRIS Card kepada perwakilan juru parkir.

Digitalisasi ini menjadi momentum penting dalam pembenahan tata kelola perparkiran dan layanan publik di Kota Makassar. Hadir dalam kesempatan tersebut unsur Forkopimda Kota Makassar, perwakilan Bank Indonesia, mitra perbankan, serta sejumlah kepala SKPD.

Sebanyak 27 juru parkir (jukir) diterjunkan di 16 titik uji coba, dengan lokasi percontohan awal di Jalan Somba Opu dan Jalan WR Supratman.

Dalam sambutannya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa digitalisasi parkir merupakan solusi untuk mengatasi persoalan klasik sistem perparkiran manual yang rawan kebocoran dan praktik jukir liar.

“Selama ini sistem perparkiran kita masih konvensional, manual, cash on hand. Akibatnya, kontrol sulit dilakukan. Dengan digitalisasi, semua tercatat otomatis, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Munafri.

Dengan sistem baru ini, lanjut Munafri, keberadaan jukir akan lebih teratur dan terkontrol, serta pendapatan mereka lebih pasti. Hasil parkir akan terdistribusi secara proporsional kepada pemerintah dan jukir.

Ia juga menyinggung praktik jukir yang sering meresahkan masyarakat.

“Sering kita alami, baru berhenti dua menit atau sekadar singgah di ATM sudah ditarik biaya parkir. Kadang jukir muncul seperti hantu—tidak ada saat masuk, baru ada saat keluar,” ujarnya.

Munafri menekankan, digitalisasi parkir tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita ingin tahu betul berapa hasil PD Parkir untuk keuangan daerah. Digitalisasi ini akan menjadi standar untuk menghitung peningkatan pendapatan setiap tahun,” jelasnya.

Selain digitalisasi, Munafri juga mendorong PD Parkir untuk menjajaki pembangunan building parking atau gedung parkir sebagai solusi keterbatasan lahan.

“Makassar sudah sangat butuh building parking karena lahan terbatas. Saya minta PD Parkir mencari rekanan untuk mewujudkan ini. Kalau ada building parking, kendaraan tidak lagi menumpuk di bahu jalan dan tata kota lebih tertib,” katanya.

Sementara itu, Plt Direktur Utama PD Parkir Makassar Adi Rashid Ali (ARA) menegaskan bahwa program ini menjadi tonggak penting transparansi keuangan daerah.

“Tidak bisa langsung serentak, tapi insyaallah di 2026, 50 persen titik parkir di Makassar sudah berbasis digital. Untuk itu kami butuh dukungan penuh dari Pemkot, TNI-Polri, dan masyarakat,” ungkapnya.

Untuk memperkuat pengawasan, PD Parkir membentuk Satgas Parkir yang melibatkan unsur TNI dan Polri. Satgas ini bertugas memastikan implementasi digitalisasi berjalan sesuai aturan sekaligus mengawal transparansi di lapangan.