Sekretaris Dinas Kesehatan Makassar Hadiri Pengukuhan PAW Dewan Pengurus KORPRI Kota Makassar

KATADIA MAKASSAR || Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Ahmad Asy’Arie, mewakili Kepala Dinas Kesehatan menghadiri kegiatan Pengukuhan Pergantian Antar Waktu (PAW) Dewan Pengurus KORPRI Kota Makassar masa bakti 2022–2027, yang berlangsung di Ruang Pola Sipakatau, Balai Kota Makassar, Kamis (2/10/2025).

Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, resmi dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota Makassar periode 2022–2027. Pengukuhan dilakukan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, disaksikan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham.

Pergantian ini dilakukan setelah Ketua sebelumnya, Muh. Ansar, memasuki masa purna tugas. Dengan demikian, Sekda Andi Zulkifly menjabat sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) untuk melanjutkan sisa masa jabatan kepengurusan periode 2022–2027.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan harapannya agar kepengurusan KORPRI di bawah kepemimpinan yang baru dapat semakin memperkuat semangat pengabdian ASN di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

“KORPRI memiliki peran penting dalam memperkuat solidaritas aparatur sipil negara. Saya berharap, kepengurusan yang baru mampu menumbuhkan semangat profesionalisme, disiplin, dan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat,” ujar Munafri.

Sementara itu, dr. Ahmad Asy’Arie yang turut hadir mewakili Dinas Kesehatan menyatakan dukungannya terhadap arah baru KORPRI Kota Makassar yang diharapkan semakin kolaboratif dan responsif terhadap tantangan pelayanan publik di era modern.

“Dinas Kesehatan siap bersinergi dengan KORPRI untuk meningkatkan kualitas ASN yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” ungkapnya.

Dengan pengukuhan ini, diharapkan KORPRI Kota Makassar dapat terus menjadi wadah yang solid bagi para ASN dalam memperkuat profesionalisme birokrasi, meneguhkan etika pelayanan publik, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.