Terhubung dengan kami

Pemkot Makassar

Wali Kota Makassar Dorong Kolaborasi Pemerintah, Buruh, dan Industri untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Dipublikasikan

pada

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, buruh, dan pelaku industri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

KATADIA MAKASSAR || Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, serikat buruh, dan pelaku industri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Munafri saat memberikan sambutan pada Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, yang digelar di Gedung PGIW, Jalan Abdurrahman Basalamah, Makassar, Sabtu (18/10/2025).

Kolaborasi Jadi Kunci Pembangunan Ketenagakerjaan

Dalam sambutannya, Munafri menekankan bahwa sektor ketenagakerjaan membutuhkan strategi kerja yang tidak berhenti di atas kertas, melainkan dijalankan secara konsisten dan terukur.

“Jika membicarakan pekerjaan ke depan, tentu kita menyusun strategi. Tetapi strategi itu tidak akan berarti apa-apa kalau tidak dijalankan. Proses menjalankannya inilah yang harus dilakukan melalui kolaborasi,” ujar Munafri yang akrab disapa Appi.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Makassar selama ini sangat terbuka dalam membangun komunikasi dengan organisasi pekerja dan serikat buruh. Melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, pemerintah aktif memberikan berbagai bentuk fasilitasi, mulai dari pendampingan hingga dukungan kegiatan serikat buruh.

“Termasuk ketika muncul persoalan ketenagakerjaan, kami selalu hadir untuk membantu mencari solusi. Hubungan pemerintah dan buruh harus terus berjalan baik dan produktif,” jelasnya.

Perlindungan Sosial bagi Pekerja Terus Diperkuat

Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga memaparkan progres program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Makassar yang menunjukkan perkembangan signifikan.

Hingga saat ini, sebanyak 263.903 pekerja (52%) telah terlindungi, dengan 6.190 perusahaan yang mendaftarkan karyawannya sebagai peserta jaminan sosial. Pemerintah Kota Makassar juga telah menjamin puluhan ribu pekerja rentan melalui program BPJS Ketenagakerjaan yang didanai APBD.

Program perlindungan itu mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), yang tahun 2025 jumlah penerimanya akan terus ditingkatkan.

Tak hanya itu, Munafri juga memastikan bahwa mulai tahun anggaran 2026, pemerintah kota akan menambahkan program baru, yakni Jaminan Hari Tua (JHT) bagi pekerja buruh.

“Tahun depan kami tambahkan satu program lagi, yaitu Jaminan Hari Tua. Ini penting sebagai tabungan masa depan bagi para pekerja kita. Pemerintah hadir agar pekerja bisa bekerja dengan aman, produktif, dan tenang,” tegasnya.

Hubungan Tripartit Harus Dijaga

Munafri menilai keberadaan buruh merupakan elemen penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Karena itu, hubungan tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan buruh harus dijaga dalam semangat mutualisme dan keadilan sosial.

“Bayangkan sebuah daerah tanpa buruh, apa yang mau dibangun? Karena itu, bukan soal siapa yang paling benar, tetapi bagaimana hubungan antara pemerintah, pengusaha, dan buruh saling menguatkan demi ekonomi daerah,” ujarnya.

Munafri yang dikenal dekat dengan berbagai komunitas dan pekerja ini juga menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka agar kebijakan pemerintah tetap berpihak pada kepentingan bersama.

Apresiasi untuk KSBSI Sulsel

Di akhir sambutan, Appi menyampaikan apresiasi kepada KSBSI Sulawesi Selatan yang dinilai konsisten menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan aspirasi pekerja secara konstruktif.

“Selamat melaksanakan Rakerwil. Susun rencana kerja yang realistis dan bisa dijalankan agar organisasi semakin kuat dan membawa manfaat bagi masyarakat,” tutupnya.

Klik untuk komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending