Terhubung dengan kami

Makassar

Menteri ATR/BPN Soroti Enam Isu Pertanahan, Wabup Barru Sampaikan Kendala SDM BPN

Dipublikasikan

pada

Wabup Barru menghadiri Rakorda Pertanahan Sulsel bersama Menteri ATR/BPN. Barru dorong revisi RTRW, percepatan PTSL, dan penambahan SDM BPN.

KATADIA MAKASSAR || Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., mewakili Bupati Barru menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bidang Pertanahan dan Tata Ruang se-Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (13/11/2025).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, S.S., M.Si., dan dihadiri Anggota Komisi II DPR RI, Dr. H.M. Taufan Pawe, S.H., M.H., Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulsel, serta para kepala daerah dan perwakilan pemerintah se-Sulsel.

Dalam arahannya, Menteri Nusron Wahid menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pengelolaan pertanahan yang transparan, tertib, dan berpihak kepada kepentingan publik. Ia memaparkan enam isu utama yang menjadi fokus Rakorda, di antaranya integrasi data NIB dan NOP guna meningkatkan PAD melalui penarikan PBB yang lebih akurat.

Menteri juga mengimbau pemerintah daerah agar menginformasikan kepada masyarakat untuk mencocokkan data sertifikat lama periode 1961–1997 di kantor pertanahan guna menghindari potensi sengketa hukum.

Isu lain yang turut ditekankan adalah percepatan revisi RTRW serta penyusunan RDTR, di mana masih terdapat 116 RDTR di Sulsel yang belum terselesaikan. Selain itu, penuntasan sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah yang baru mencapai sekitar 20 persen, hingga evaluasi konflik pertanahan antara pemegang HGU dan masyarakat, termasuk persoalan tanah PTPN yang telah dikuasai warga.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, dalam laporannya menyampaikan bahwa Pemprov Sulsel berkomitmen mendukung penuh kebijakan Kementerian ATR/BPN, mulai dari digitalisasi layanan pertanahan, penertiban aset pemerintah, hingga percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Upaya ini diyakini dapat mewujudkan kepastian hukum atas tanah, pemerataan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menekankan kembali pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan berbagai program strategis dapat berjalan optimal.

Pada sesi diskusi, Wakil Bupati Barru, Dr. Abustan, menyampaikan sejumlah masukan terkait percepatan kebijakan pertanahan di daerah. Ia mendorong agar revisi izin PTSL yang telah selesai dapat segera ditindaklanjuti melalui rapat lintas sektor, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

Wabup juga berharap Kementerian ATR/BPN memberikan izin revisi RTRW dan RDTR Kabupaten Barru sehingga proses penyesuaian tata ruang dapat berlangsung lancar dan segera dipresentasikan di hadapan Menteri.

Terkait pelaksanaan program PTSL, Wabup Abustan menyoroti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di Kantor BPN Barru. Menurutnya, kondisi tersebut mempengaruhi kualitas pelayanan masyarakat di luar program PTSL sehingga perlu adanya penambahan tenaga serta pembagian tugas yang lebih proporsional antara administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.

Ia menegaskan bahwa langkah-langkah strategis tersebut penting untuk mewujudkan pelayanan pertanahan yang efektif, cepat, dan berkeadilan serta memastikan program pembangunan di Kabupaten Barru berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Pada rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Barru juga menerima tiga Sertifikat Barang Milik Daerah atau Sertifikat Hak Pakai atas tiga bidang tanah yang berlokasi di Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja. Penyerahan sertifikat ini menjadi simbol komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan aset daerah yang transparan, tertib administrasi, dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

Klik untuk komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending