Wali Kota Makassar Resmikan Sekretariat DPD PPNI, Perkuat Sinergi Tenaga Kesehatan

KATADIA MAKASSAR || Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meresmikan sekaligus menandatangani prasasti Sekretariat Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Makassar yang berlokasi di Jalan Ujung Bori Blok D/16, Kompleks Ruko Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Minggu (28/12/2025).

Peresmian sekretariat tersebut menjadi momentum bersejarah bagi keluarga besar PPNI Kota Makassar sekaligus memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan tenaga kesehatan, khususnya perawat sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat.

Dalam sambutannya, Munafri Arifuddin menyampaikan bahwa berdirinya gedung sekretariat DPD PPNI merupakan bukti nyata tumbuhnya semangat kemandirian, persatuan, dan profesionalisme tenaga kesehatan di Kota Makassar.

“Hari ini adalah hari yang bersejarah, bukan hanya bagi PPNI, tetapi juga bagi Pemerintah Kota Makassar. Peresmian gedung DPD PPNI ini menunjukkan bahwa semangat kemandirian dan persatuan tenaga kesehatan kita tumbuh dengan sangat kuat,” ujar Munafri.

Atas nama Pemerintah Kota Makassar, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran dan keluarga besar PPNI Kota Makassar atas terwujudnya sekretariat baru tersebut. Menurutnya, kehadiran gedung ini bukan sekadar simbol kemajuan organisasi, melainkan cerminan komitmen perawat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Munafri menegaskan, visi Pemerintah Kota Makassar untuk mewujudkan Makassar Mulia yang Mandiri, Unggul, Inklusif, dan Berkelanjutan tidak dapat terlepas dari peran sektor kesehatan.

“Dalam misi mewujudkan kesehatan yang berkeadilan, perawat memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan,” katanya.

Ia menyebutkan, selama ini Pemerintah Kota Makassar telah menjalin kerja sama dan hubungan emosional yang baik dengan PPNI. Kehadiran sekretariat ini diharapkan menjadi pusat penguatan sinergi tersebut melalui tiga aspek utama.

Pertama, mewujudkan Makassar unggul, dengan menjadikan sekretariat sebagai pusat pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya perawat. Pemerintah Kota Makassar berharap perawat Makassar tidak hanya unggul di tingkat lokal, tetapi juga diakui secara nasional hingga internasional.

“Kita ingin gedung ini menjadi kawah candradimuka bagi para perawat untuk mengasah keterampilan, meningkatkan sertifikasi, serta memperkuat profesionalisme,” tegasnya.

Kedua, mewujudkan Makassar inklusif. Dari sekretariat ini diharapkan lahir program-program pelayanan kesehatan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke lorong-lorong kota.

“Perawat adalah mata dan telinga pemerintah. Mereka memastikan setiap warga, tanpa memandang status sosial dan ekonomi, mendapatkan pelayanan kesehatan yang manusiawi, bermartabat, dan berkeadilan,” ungkap Munafri.

Ketiga, mewujudkan pelayanan kesehatan yang “sombere” atau ramah, sejalan dengan nilai budaya lokal. Menurut Munafri, perawat merupakan wajah pemerintah di hadapan pasien sehingga nilai keramahan, ketulusan, dan empati harus terus dipupuk.

“Gedung ini harus menjadi ruang yang menumbuhkan nilai pelayanan yang ramah, tulus, dan penuh empati,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Munafri juga menyinggung peran strategis perawat dalam sistem kesehatan daerah. Dengan jumlah penduduk Kota Makassar sekitar 1,4 juta jiwa dan didukung 47 puskesmas, perawat dinilai harus dilibatkan secara maksimal, termasuk dalam posisi-posisi strategis.

“Kita harus menempatkan perawat yang memiliki jam terbang, kompetensi, dan spesialisasi pada posisi yang tepat. Bukan karena kepentingan politik, tetapi karena kebutuhan pelayanan,” tegasnya.

Ia menambahkan, tantangan kesehatan di Kota Makassar seperti tingginya angka HIV, stunting, serta persoalan sosial dan kesehatan lainnya membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat.

Munafri juga mengapresiasi kemandirian DPD PPNI Kota Makassar yang mampu menghadirkan sekretariat melalui pengadaan internal organisasi. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan kematangan dan independensi organisasi profesi.

“Gedung ini bukan sekadar monumen, tetapi harus menjadi pusat lahirnya perawat-perawat profesional yang terus meningkatkan kompetensi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tuturnya.

Pemerintah Kota Makassar, lanjut Munafri, berkomitmen untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan seluruh organisasi profesi kesehatan, termasuk PPNI, dalam penanganan stunting, layanan kesehatan gratis, penguatan tanggap darurat dan kebencanaan, serta berbagai kegiatan kemanusiaan lainnya.

“Sinergi antara pemerintah dan tenaga kesehatan adalah kunci untuk mewujudkan Makassar yang sehat, unggul, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkasnya.(**)