KATADIA MAKASSAR || Langkah penataan kota yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin terus mendapat dukungan. Kebijakan penertiban lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdiri di atas saluran drainase dan trotoar dinilai sebagai upaya nyata mengembalikan fungsi ruang publik bagi masyarakat.
Apresiasi tersebut disampaikan Anggota DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham. Politisi Fraksi NasDem itu menyatakan siap mengawal kebijakan Pemkot dalam menata lapak liar demi menciptakan kota yang lebih tertib dan nyaman.
Menurut Ari, progres penataan kota dalam setahun terakhir menunjukkan perubahan yang lebih terukur dibandingkan periode sebelumnya. Ia menilai arah pembangunan kini semakin jelas, terutama dalam pengembalian fungsi trotoar dan fasilitas umum bagi pejalan kaki.
“Akhirnya Kota Makassar memiliki wali kota yang membuktikan kinerja. Penataan lebih tertib dan mulai terlihat arah pembangunannya,” ujarnya, Senin (16/2/2026).
Ari mengaku, dalam kurun waktu puluhan tahun pergantian kepemimpinan di Kota Makassar, baru kali ini ia merasakan konsistensi penataan ruang publik yang signifikan. Ia menilai kebijakan tersebut menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh warga.
Sebagai wakil rakyat, ia mendukung penuh penertiban lapak PKL yang berdiri di atas drainase dan trotoar. Namun, ia mengakui bahwa persoalan ini bukan hal sederhana, mengingat sebagian lapak telah berdiri selama puluhan tahun dan diduga dimanfaatkan oleh oknum tertentu.
“Menertibkan PKL bukan perkara mudah. Ada yang sudah lama berjualan di sana. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada pihak yang mengambil keuntungan dari kondisi tersebut,” katanya.
Meski demikian, Ari mengapresiasi pendekatan persuasif yang diterapkan Pemkot. Proses penertiban dilakukan melalui komunikasi dan sosialisasi, sehingga relatif minim gesekan di lapangan. Bahkan di sejumlah titik, terdapat pedagang yang secara sukarela membongkar lapaknya sebelum tindakan dilakukan.
Menurutnya, pola komunikasi humanis menjadi kunci keberhasilan penataan. Pemerintah dinilai tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan keberlangsungan usaha masyarakat kecil.
“Pemerintah hadir bukan untuk menekan, tetapi menata dan mencarikan solusi,” jelas Sekretaris DPD NasDem Kota Makassar tersebut.
Ari menegaskan bahwa hak pedagang untuk mencari nafkah harus tetap dihormati, namun hak pejalan kaki atas keselamatan dan kenyamanan juga tidak boleh diabaikan. Selama ini, banyak trotoar dimanfaatkan untuk kepentingan lain sehingga pejalan kaki terpaksa turun ke badan jalan.
“Semua masyarakat punya hak yang sama. Pedagang punya hak berusaha, pejalan kaki punya hak atas keselamatan. Pemerintah harus memastikan keduanya berjalan seimbang,” tegasnya.
Ia juga meminta agar Pemkot menyiapkan solusi konkret berupa relokasi atau penataan ulang lokasi berdagang, agar penertiban tidak menimbulkan persoalan baru. Menurutnya, relokasi harus menjadi bagian integral dari kebijakan penataan.
Selain berdampak pada keselamatan pejalan kaki, penertiban lapak di atas drainase dinilai berkontribusi terhadap pencegahan banjir dan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan. Wajah kota yang lebih tertib dan bersih akan menciptakan kesan positif bagi warga maupun pengunjung.
Ke depan, Ari berharap penataan tidak hanya menyasar trotoar dan drainase, tetapi juga tampak depan pasar-pasar di tengah kota agar lebih representatif dan mencerminkan Makassar sebagai kota metropolitan yang modern.
Dengan sinergi antara legislatif dan eksekutif, ia optimistis transformasi wajah Kota Makassar dapat berjalan berkelanjutan, menghadirkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, keselamatan warga, dan estetika kota.(**)
Makassar2 hari lalu