Forum Lintas Perangkat Daerah: Appi Warning Birokrasi, Deep State dan Ego Sektoral Hambat Pembangunan

KATADIA MAKASSAR || Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melontarkan peringatan keras terhadap persoalan internal birokrasi yang dinilai berpotensi menghambat akselerasi pembangunan Kota Makassar.

Hal itu disampaikannya dalam Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar di Hotel Four Points by Sheraton, Kamis (12/2/2026).

Forum strategis tersebut menjadi ruang konsolidasi antarperangkat daerah dalam menyelaraskan usulan program pembangunan tahun 2026. Kegiatan ini dihadiri Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, jajaran SKPD, camat, dan lurah se-Kota Makassar.

Dalam arahannya, Munafri—yang akrab disapa Appi—menegaskan bahwa soliditas internal merupakan prasyarat utama sebelum berbicara tentang kerja lintas sektor.

“Bagaimana mau lintas kerja kalau secara internal masih banyak hal yang belum bisa dibenahi dengan baik,” tegasnya.

Ia menyinggung potensi praktik deep state dan state capture dalam konteks birokrasi daerah. Menurutnya, kondisi tersebut dapat terjadi ketika kelompok tertentu di dalam sistem pemerintahan mampu memengaruhi arah kebijakan yang tidak sejalan dengan pimpinan.

Appi mengaku menemukan indikasi praktik transaksional dalam pengadaan barang dan jasa, serta masih kuatnya ego sektoral antarperangkat daerah. Ia menilai, sejumlah program prioritas tidak berjalan maksimal karena kalah oleh kepentingan tertentu.

“Inilah yang menjadi alarm. Leadership diuji. Kita harus memastikan laporan yang masuk tidak semuanya manis,” ujarnya.

Ia memastikan akan melakukan pengawasan langsung dan cross check terhadap pelaksanaan program di setiap perangkat daerah, termasuk melibatkan unsur non-pemerintahan untuk melakukan pengecekan kegiatan.

Selain itu, Munafri menekankan pentingnya digitalisasi sistem pemerintahan sebagai instrumen memperkuat transparansi dan integritas. Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi double budgeting serta meminta target pendapatan tidak disusun terlalu rendah demi mengejar insentif.

“Jangan membangun kerajaan-kerajaan sendiri. Program harus tepat sasaran, tepat waktu, dan efisien,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, isu kebersihan kota menjadi perhatian khusus. Program “Jumat Bersih” ditegaskan sebagai kegiatan rutin hingga tingkat RT. Penataan taman kota, penertiban spanduk dan baliho, serta larangan iklan rokok di kawasan strategis juga menjadi bagian dari agenda pembenahan.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menekankan pentingnya sinkronisasi program dengan visi pembangunan kota.

“Semua harus bergerak dalam satu irama. Sinkronisasi program menjadi kunci agar tujuan besar pembangunan tercapai optimal,” ujarnya.

Kepala Bappeda Makassar, Dahyal, memaparkan total 2.181 usulan Musrenbang yang masuk dalam sistem perencanaan, terdiri atas 1.194 usulan Daftar Kegiatan Lingkungan (Dakel) dan 987 usulan sektoral. Selain itu, terdapat 795 usulan integrasi Dakel dan sektoral yang akan melalui proses penajaman prioritas.

Sejumlah program strategis turut dipaparkan, mulai dari rehabilitasi ruang kelas dan penguatan pendidikan inklusi oleh Dinas Pendidikan, peningkatan layanan kesehatan ramah disabilitas oleh Dinas Kesehatan, hingga penguatan infrastruktur air bersih, sanitasi, drainase, dan pengendalian banjir oleh Dinas PU.

Dinas Lingkungan Hidup mendorong optimalisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat, sementara Dinas Perikanan dan Pertanian fokus pada pengembangan urban farming. Dinas Pariwisata mengusulkan penguatan destinasi dan ekonomi kreatif, serta Dinas Koperasi dan UKM menitikberatkan pada transformasi digital dan peningkatan daya saing koperasi.

Dahyal menegaskan seluruh rekomendasi tersebut akan menjadi dasar penajaman dokumen perencanaan pembangunan Kota Makassar tahun 2026 agar lebih terukur, efektif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Forum Lintas Perangkat Daerah ini diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi dan integritas birokrasi demi memastikan pembangunan Makassar berjalan optimal dan bebas dari kepentingan sektoral yang menghambat.(**)