KATADIA MAKASSAR || Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sulawesi Selatan, Brigjen Pol. Nasri, S.I.K., M.H., secara resmi membuka kegiatan Audit Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU) oleh Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Mappaoddang Mapolda Sulsel, Senin (9/2/2026).
Pembukaan audit ini dihadiri Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Sulsel Kombes Pol. Ai Afriandi, S.H., S.I.K., M.M., para pejabat utama Polda Sulsel, serta seluruh Kapolres jajaran Polda Sulawesi Selatan.
Audit PNBP dan BLU ini merupakan bagian dari upaya penguatan fungsi pengawasan internal serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan Polri, khususnya pada sektor PNBP dan BLU.
Dalam sambutannya, Wakapolda Sulsel Brigjen Pol. Nasri menegaskan bahwa pengelolaan PNBP dan BLU memiliki peran strategis dalam mendukung operasional Polri sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang semakin tinggi pada tahun 2026, seluruh satuan kerja di jajaran Polda Sulsel diharapkan mampu mengelola keuangan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya pengelolaan PNBP dan BLU yang dilakukan secara akurat, tertib administrasi, serta inovatif. Setiap penerimaan negara, kata dia, harus dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sementara penggunaan anggaran harus efektif dan tepat sasaran guna mendukung pelayanan publik.
“Satuan kerja BLU juga dituntut untuk mampu mengoptimalkan layanan dengan tetap berpegang pada prinsip nirlaba dan kepentingan masyarakat,” tegas Wakapolda.
Kepada tim audit Itwasum Polri, Wakapolda Sulsel menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan audit tersebut. Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan arahan, bimbingan, serta koreksi yang konstruktif dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di jajaran Polda Sulsel.
Melalui audit ini, Wakapolda Sulsel berharap terciptanya tata kelola keuangan yang semakin baik, peningkatan kualitas laporan keuangan, serta pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan. (*)
Makassar5 hari lalu
