KATADIA MAKASSAR || Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar melalui Komisi B menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah pengusaha, PD Parkir Makassar Raya, serta Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar untuk membahas pengelolaan parkir yang belakangan menjadi sorotan di media sosial, khususnya menjelang Lebaran. Senin 16 Maret
Ketua Komisi B DPRD Makassar Ismail mengatakan, RDP tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti berbagai informasi yang viral di media sosial terkait dugaan ketidakwajaran setoran parkir dari sejumlah badan usaha di Kota Makassar.
“Hari ini kita undang para pengusaha untuk RDP terkait banyaknya informasi yang viral di media sosial bahwa Komisi B tidak lagi memperhatikan mitra-mitranya, terutama yang menjadi atensi menjelang Lebaran,” ujar Ismail.
Dalam rapat tersebut, Komisi B memanggil sejumlah pihak, termasuk PD Parkir dan Bapenda Kota Makassar. Dari hasil sidak lapangan dan pembahasan dalam RDP, ditemukan sejumlah indikasi setoran parkir yang dinilai tidak wajar.
Ismail mengungkapkan, ada beberapa lahan parkir di Kota Makassar, khususnya parkir tepi jalan, yang dikelola oleh pengusaha besar namun hanya menyetor sekitar Rp25.000 hingga Rp45.000.
Padahal, menurutnya, terdapat contoh pengusaha kecil yang justru mampu menyetor lebih besar. Ia mencontohkan sebuah rumah makan di kawasan Pannampu yang mampu membayar parkir hingga Rp1 juta per bulan.
“Kita ambil contoh rumah makan kecil di Pannampu, Lango-Lango, itu sanggup bayar parkir sampai Rp1 juta per bulan. Ini bisa menjadi contoh bagi yang lain,” jelasnya.
Dalam RDP tersebut, Komisi B juga menyoroti besaran setoran parkir di salah satu tempat kuliner terkenal di Makassar, yakni Pallubasa Serigala.
Ismail mempertanyakan kewajaran setoran parkir di lokasi tersebut yang disebut hanya sekitar Rp65.000 per hari.
Direktur PD Parkir Makassar Raya Adi Rasyid Ali menjelaskan, setoran parkir di lokasi tersebut terdiri dari dua komponen, yakni Tambahan Jasa Usaha (TJU) sebesar Rp65.000 per hari serta Parkir Langganan Bulanan (PLB) sebesar Rp400.000 per bulan.
“Kalau dibandingkan dengan Lango-Lango, itu jauh sekali perbandingannya. Kita tahu sendiri bagaimana ramainya Pallubasa Serigala yang sudah dikenal secara nasional,” ujarnya.
Adi juga mengungkapkan adanya dugaan aliran setoran parkir yang tidak langsung masuk ke PD Parkir. Berdasarkan informasi dari juru parkir di lapangan, diduga ada setoran yang justru diserahkan kepada pihak usaha.
“Informasi yang kami dapat dari jukir, diduga mereka menyerahkan setoran ke pihak Pallubasa. Kalau itu benar terjadi, bagi saya itu adalah pungli dan tidak boleh,” tegasnya.
Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, PD Parkir Makassar Raya bersama Komisi B DPRD Makassar berencana melakukan uji petik terhadap sejumlah titik parkir di Kota Makassar setelah Lebaran.
Uji petik tersebut akan dilakukan secara sampling di beberapa lokasi untuk memastikan kesesuaian setoran parkir yang masuk ke kas daerah.
“Nanti setelah Lebaran kami akan lakukan uji petik di beberapa titik perparkiran di kota. Tidak mungkin semua, tapi kita lakukan sampling,” kata Adi.
Selain itu, PD Parkir juga akan menelusuri sekitar 70 badan usaha yang diduga memiliki potensi permasalahan serupa terkait setoran parkir.
Adi juga menyoroti keberadaan pedagang kaki lima di atas trotoar di depan Pallubasa Serigala yang dinilai mengganggu estetika kota sekaligus mengurangi area parkir.
“Di depan Pallubasa itu masih ada kaki lima di atas trotoar. Menurut saya itu harus dibongkar karena merusak estetika dan mengambil lahan parkir yang besar,” ujarnya.
Ia menegaskan, langkah evaluasi ini akan terus dilakukan untuk memastikan pengelolaan parkir di Kota Makassar berjalan transparan dan sesuai aturan.
Makassar2 hari lalu