Munafri Paparkan Arah Pembangunan Makassar 2027 dalam Musrenbang RKPD

KATADIA MAKASSAR || Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memaparkan pokok pikiran dan pandangan strategis terkait arah pembangunan Kota Makassar ke depan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2027.

Kegiatan yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar tersebut berlangsung di Hotel Claro Makassar, Kamis (5/3/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Ketua DPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, Ketua DPRD Makassar Supratman, Sekretaris Daerah Kota Makassar, serta jajaran kepala SKPD, camat, dan lurah se-Kota Makassar.

Dalam sambutannya, Munafri menegaskan bahwa Musrenbang merupakan momen strategis dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Forum ini berfungsi sebagai ruang penajaman, penyelarasan, klarifikasi, serta kesepakatan terhadap prioritas pembangunan daerah tahun 2027.

“Musrenbang hari ini bukan hanya sekadar agenda tahunan, tetapi merupakan forum strategis yang menentukan arah pembangunan Kota Makassar pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Makassar tahun 2025 hingga 2029 dalam rangka mewujudkan visi Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan,” ujar Munafri.

Ia menjelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah harus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional maupun provinsi, sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Menurut Munafri, Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan di kawasan timur Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi lokomotif pembangunan regional.

Karena itu, tema RKPD Kota Makassar tahun 2027 yang disepakati adalah “Akselerasi pembangunan infrastruktur, lingkungan hidup, SDM, dan pelayanan publik berbasis digital menuju Makassar unggul dan berkelanjutan”.

Munafri menegaskan tema tersebut bukan sekadar rangkaian kata, melainkan arah strategis dan komitmen kolektif bahwa tahun 2027 menjadi periode percepatan pembangunan dengan tetap menjaga kualitas, integrasi, serta keberlanjutan pembangunan.

Dalam paparannya, Munafri menjelaskan empat pilar utama arah kebijakan pembangunan Kota Makassar tahun 2027.

Pilar pertama adalah akselerasi pembangunan infrastruktur perkotaan, yang difokuskan pada peningkatan kualitas infrastruktur dasar, konektivitas antarwilayah, revitalisasi sistem drainase untuk mengurangi genangan dan banjir, serta penguatan sistem transportasi publik yang terintegrasi.

Pilar kedua adalah pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan. Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan kualitas ruang terbuka hijau, modernisasi sistem pengelolaan sampah menjadi energi atau PSEL, peningkatan kualitas air dan sanitasi, serta penguatan mitigasi perubahan iklim.

Pilar ketiga yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penurunan prevalensi stunting, penguatan layanan kesehatan dasar, peningkatan kualitas pendidikan termasuk pendidikan vokasi, serta penguatan pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan industri modern dan ekonomi digital.

Sementara pilar keempat adalah transformasi pelayanan publik berbasis digital melalui integrasi layanan perizinan dan administrasi kependudukan berbasis sistem informasi, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta integrasi data kota dalam satu sistem yang dikenal sebagai Satu Data Makassar.

Munafri menegaskan bahwa seluruh kebijakan tersebut bermuara pada tujuan strategis yakni mewujudkan Makassar yang unggul dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk memastikan setiap perencanaan pembangunan benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat.

“Musrenbang menjadi langkah penting agar setiap perencanaan pembangunan di Kota Makassar terarah, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Makassar Supratman menekankan pentingnya sinkronisasi antara rencana pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional maupun provinsi.

Ia menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar 2025–2029 telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan pemerintah pusat.

Menurut Supratman, pokok-pokok pikiran DPRD dalam Musrenbang berfokus pada sejumlah isu strategis seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas pelayanan sosial.

Karena itu, ia menegaskan pentingnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antara pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat dalam menyusun arah pembangunan daerah.

“Musrenbang merupakan forum penting dalam menyelaraskan arah pembangunan agar pembangunan dapat berjalan berkelanjutan, terpadu, dan terarah dalam jangka panjang,” tutupnya. (*)