Arifin Majid Serap Aspirasi Nelayan Mariso, Dorong Realisasi Bantuan di APBD 2026

KATADIA MAKASSAR || Anggota DPRD Kota Makassar Fraksi Golkar, Arifin Majid, memimpin kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan I Tahun Anggaran 2026 dengan menyerap langsung aspirasi nelayan di wilayah pesisir. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Royal Bay Makassar pada 14 April 2026, bersama Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Aulia Arsyad.

Forum yang dihadiri tujuh kelompok nelayan dari Kecamatan Mariso itu menjadi wadah dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk mengidentifikasi berbagai persoalan di lapangan, mulai dari kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) hingga sarana penunjang aktivitas melaut.

Salah satu nelayan, Yusuf, mengungkapkan kesulitan memperoleh BBM di SPBU terdekat, serta belum tersedianya fasilitas penerangan seperti genset bagi nelayan yang beraktivitas pada malam hari.

Menanggapi keluhan tersebut, Aulia Arsyad menjelaskan bahwa rekomendasi BBM yang dikeluarkan dinas selama ini difokuskan pada solar, sementara sebagian nelayan menggunakan mesin berbahan bakar pertalite. Ia memastikan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pertamina untuk mencari solusi.

“Terkait penerangan, kami akan upayakan melalui skema dana hibah dan diusulkan pada anggaran tahun depan, dengan tetap melalui mekanisme pengajuan proposal dan persetujuan Wali Kota,” jelasnya.

Anggota DPRD Makassar Arifin Majid menyerap aspirasi nelayan Mariso

Dalam kesempatan itu, Arifin Majid menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi nelayan agar dapat direalisasikan melalui kebijakan anggaran daerah.

“Fungsi pengawasan ini kami jalankan bukan sekadar formalitas, tetapi untuk memastikan setiap keluhan masyarakat, khususnya nelayan, benar-benar ditindaklanjuti oleh pemerintah,” ujar Arifin.

Ia mengungkapkan bahwa dari total sekitar 11 kelompok nelayan di Kecamatan Mariso, baru tujuh kelompok yang hadir dalam forum tersebut. Meski demikian, seluruh aspirasi yang masuk telah dicatat dan disampaikan kepada dinas terkait.

“Mulai dari kebutuhan perahu, genset, alat tangkap, hingga perlengkapan lainnya sudah kami tampung. Kami akan kawal agar ini bisa masuk dalam pembahasan anggaran,” tegasnya.

Arifin juga menambahkan bahwa peningkatan kesejahteraan nelayan tidak hanya bergantung pada bantuan alat, tetapi juga pada keberpihakan kebijakan dan kesinambungan program pemberdayaan.

“Kita ingin nelayan tidak hanya dibantu secara sesaat, tetapi juga didorong agar lebih mandiri dan sejahtera secara berkelanjutan. Karena itu, kami di DPRD akan memastikan program-program ini tepat sasaran,” tambahnya.

Ia berharap seluruh usulan yang telah disampaikan dapat diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, sehingga memberikan dampak nyata bagi masyarakat pesisir di Kota Makassar.

“Harapan kami, apa yang menjadi kebutuhan nelayan ini bisa direalisasikan dalam anggaran 2026, sehingga kesejahteraan mereka semakin meningkat,” pungkasnya.