KATADIA BARRU || Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna tersebut berlangsung di Gedung DPRD Barru pada Selasa (6/4/2026), dipimpin oleh Ketua DPRD bersama Wakil Ketua I, serta dihadiri anggota dewan dan jajaran Pemerintah Kabupaten Barru.
Paripurna ini secara khusus membahas dan menyampaikan rekomendasi DPRD terhadap kinerja Bupati Barru selama satu tahun anggaran sebelumnya, sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Dalam laporan Banggar, ditegaskan bahwa pembahasan LKPJ Tahun 2025 telah dilakukan secara komprehensif, mencakup evaluasi capaian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, hingga realisasi anggaran.
Namun, dalam forum tersebut, anggota DPRD, Herman Jaya, menyampaikan sorotan tajam terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menilai masih terdapat kelemahan serius dalam menindaklanjuti hasil rapat kerja antara DPRD dan OPD.
“Selama ini kita melihat setiap hasil rapat kerja seolah menguap begitu saja tanpa tindak lanjut yang jelas. Ini tidak boleh terus dibiarkan,” tegas Herman Jaya.
Ia juga mengungkapkan bahwa secara umum kinerja OPD masih jauh dari harapan. Menurutnya, hanya sebagian kecil OPD yang menunjukkan capaian kerja yang jelas dan terukur.
“Terus terang, saya melihat hanya sekitar dua sampai tiga OPD yang benar-benar menunjukkan kinerja yang baik. Selebihnya kita tidak tahu apa capaian kinerjanya secara nyata,” ujarnya.
Lebih lanjut, Herman Jaya menegaskan bahwa kondisi tersebut menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah, karena lemahnya kinerja OPD akan berdampak langsung terhadap keberhasilan pembangunan.
“Kalau ini terus dibiarkan, jangan berharap pembangunan bisa berjalan optimal. Visi dan misi kepala daerah akan jauh dari kenyataan jika OPD tidak serius bekerja dan menindaklanjuti setiap hasil pembahasan bersama DPRD,” lanjutnya.
Ia juga mendorong Bupati Barru untuk segera menerapkan sistem reward dan punishment terhadap seluruh OPD guna meningkatkan kinerja dan akuntabilitas.
“Sudah saatnya ada reward dan punishment yang tegas. OPD yang bekerja baik harus diapresiasi, sementara yang tidak menunjukkan kinerja harus dievaluasi dan diberi sanksi,” tegasnya.
Melalui rapat paripurna ini, DPRD Barru menegaskan pentingnya komitmen seluruh OPD dalam meningkatkan kinerja, memperkuat koordinasi, serta memastikan setiap hasil pembahasan bersama DPRD dapat ditindaklanjuti secara konkret.
Rapat paripurna ini menjadi tahapan penting dalam siklus evaluasi kinerja kepala daerah serta menjadi acuan dalam perbaikan kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Barru ke depan.(**)
Makassar2 hari lalu