KATADIA JENEPONTO || Pemerintah Kabupaten Jeneponto melalui Inspektorat Daerah menerima kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Takalar dalam rangka audiensi, koordinasi, dan konsultasi terkait penginputan serta validasi pelaporan Program Strategis Nasional. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Bupati Jeneponto, Selasa (7/4/2026).
Rombongan Pemerintah Kabupaten Takalar terdiri dari Kepala Inspektorat Kabupaten Takalar beserta jajaran, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Takalar bersama tim.
Kehadiran kedua perangkat daerah ini mencerminkan komitmen dalam memperkuat fungsi pengawasan dan perencanaan pembangunan yang terintegrasi.
Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto, Maskur, didampingi Sekretaris Bappeda, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Inspektorat, serta tim kerja terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
Dalam suasana diskusi yang berlangsung konstruktif, kedua belah pihak membahas berbagai aspek teknis dan strategis, khususnya terkait mekanisme penginputan data serta validasi pelaporan Program Strategis Nasional.
Hal tersebut dinilai penting guna memastikan data yang dilaporkan memenuhi prinsip akurasi, konsistensi, dan ketepatan waktu sesuai ketentuan pemerintah pusat.
Selain itu, pertemuan ini juga menjadi ajang berbagi pengalaman dan praktik terbaik (best practices) antar daerah, terutama dalam memperkuat fungsi pengawasan internal serta sinkronisasi perencanaan pembangunan.
Melalui keterangannya, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto menegaskan pentingnya koordinasi lintas daerah dalam meningkatkan kualitas pelaporan program strategis nasional.
“Koordinasi dan konsultasi lintas daerah seperti ini sangat penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, serta memastikan pelaporan program strategis nasional berjalan optimal, akurat, dan akuntabel,” ujarnya.
Ia berharap kolaborasi yang terbangun dapat mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung program prioritas nasional yang berdampak langsung bagi masyarakat.(**)