Pemkot Makassar Siaga Hadapi El Nino 2026, BPBD Jadi Komando Penanganan Krisis

KATADIA MAKASSAR || Pemerintah Kota Makassar mempercepat langkah strategis menghadapi potensi musim kemarau ekstrem tahun 2026 akibat fenomena El Niño yang diperkirakan berdampak signifikan terhadap berbagai sektor.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa kesiapsiagaan menjadi hal mutlak dalam menghadapi ancaman perubahan iklim tersebut. Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan El Nino di Balai Kota Makassar, Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, dampak El Nino tidak hanya berpotensi menyebabkan kekeringan panjang dan penurunan curah hujan, tetapi juga dapat mengganggu ketahanan pangan, meningkatkan risiko penyakit, hingga memicu potensi konflik sosial.

“Kita harus menyusun langkah konkret dan terintegrasi, memastikan seluruh perangkat daerah bergerak cepat dan adaptif menghadapi krisis air,” tegasnya.

Dalam skema penanganan, Pemkot Makassar menetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai pusat komando (leading sector) untuk mengoordinasikan penanganan dampak El Nino, khususnya terkait distribusi air bersih dan mitigasi kekeringan.

Munafri menekankan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga jajaran camat harus bekerja secara terpadu, dengan BPBD sebagai pengendali utama di lapangan.

“Jangan hanya berhenti pada perencanaan, tapi harus sampai pada eksekusi yang terukur dan detail,” ujarnya.

Ia meminta agar seluruh skenario penanganan disusun secara rinci, mulai dari sumber pasokan air, armada distribusi, titik penyaluran, hingga mekanisme pembagian kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Munafri mengingatkan bahwa krisis air memiliki efek berantai yang luas, mulai dari meningkatnya penyakit menular, terganggunya aktivitas pendidikan, hingga potensi gangguan layanan publik.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya sistem komunikasi yang efektif agar distribusi informasi tidak memicu kepanikan masyarakat maupun tekanan terhadap layanan air bersih.

“Simulasi harus detail. Kita harus tahu berapa lama air sampai ke masyarakat, siapa yang mendistribusikan, dan bagaimana prosesnya,” jelasnya.

Tak hanya krisis air, Pemkot Makassar juga mengantisipasi peningkatan risiko kebakaran akibat suhu panas dan angin kering. Seluruh sumber daya, termasuk dinas pemadam kebakaran, diminta siaga penuh.

Di sektor kesehatan, potensi lonjakan penyakit seperti ISPA, dehidrasi, penyakit kulit, hingga tuberkulosis juga menjadi perhatian serius.

Munafri turut mengingatkan bahwa dampak El Nino dapat merembet ke sektor ekonomi, khususnya kenaikan harga bahan pangan akibat gangguan produksi.

“Kita harus antisipasi sejak dini, jangan sampai dampaknya meluas,” katanya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Makassar, Fadli Tahar, menjelaskan bahwa El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan penurunan curah hujan di Indonesia.

Ia menyebutkan, berdasarkan pengalaman sebelumnya seperti pada periode 1997–1998, 2015–2016, dan 2023, fenomena ini kerap memicu kekeringan ekstrem, bahkan hingga penetapan status darurat.

“Puncak dampak diperkirakan terjadi hingga Oktober, dengan intensitas tertinggi pada periode tersebut,” jelasnya.

BPBD Makassar telah memetakan sedikitnya enam kecamatan yang berpotensi terdampak signifikan, yakni Tallo, Panakkukang, Tamalanrea, Biringkanaya, Manggala, dan Ujung Tanah, dengan Kecamatan Tallo sebagai wilayah paling rawan.

Saat ini, BPBD telah memasuki tahap prasiaga sejak Maret hingga April dengan melakukan survei lapangan guna memastikan kondisi terkini sebagai dasar intervensi.

Dalam upaya penanganan, Pemkot Makassar juga menggandeng berbagai pihak dalam skema Pengurangan Risiko Bencana (PRB), termasuk organisasi kemanusiaan seperti Dompet Dhuafa, PMI, Baznas, serta relawan seperti Kalla Rescue dan Bosowa Peduli.

Selain itu, BPBD juga membuka peluang pendanaan eksternal melalui koordinasi dengan pemerintah pusat guna memperkuat kapasitas penanganan.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkot Makassar berharap mampu meminimalisir dampak El Nino serta memastikan kesiapsiagaan seluruh elemen dalam menghadapi potensi krisis di tahun 2026.