Perekaman E-KTP WBP Lapas Narkotika Sungguminasa, 63 Warga Binaan Terlayani

KATADIA GOWA || Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Sungguminasa bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Gowa melaksanakan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP), Selasa (28/4/2026).

Sebanyak 63 warga binaan khusus warga Kabupaten Gowa mengikuti kegiatan tersebut sebagai bagian dari pemenuhan hak administrasi kependudukan. Proses perekaman berlangsung di dalam area lapas dengan pengamanan ketat dari petugas agar kegiatan berjalan tertib dan aman.

Tim Disdukcapil Gowa melakukan perekaman secara menyeluruh mulai dari pengambilan sidik jari, perekaman iris mata, hingga pengambilan foto identitas resmi menggunakan perangkat mobile.

Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Gowa, Edy Sucipto, hadir langsung memantau jalannya kegiatan. Kehadirannya menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif, termasuk bagi warga binaan di dalam lapas.

Kegiatan tersebut juga didampingi Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik (Kasi Binadik) Lapas Narkotika Sungguminasa, Arif Wicaksono, guna memastikan koordinasi antara petugas lapas dan tim Disdukcapil berjalan lancar.

Kepala Lapas Narkotika Sungguminasa, Gunawan, menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif Disdukcapil Kabupaten Gowa yang hadir langsung memberikan pelayanan kepada warga binaan.

“Perekaman e-KTP ini merupakan bentuk pemenuhan hak dasar warga binaan dalam hal administrasi kependudukan. Kami mengapresiasi langkah Disdukcapil Kabupaten Gowa yang telah hadir langsung memberikan pelayanan. Hal ini sangat penting sebagai bekal warga binaan dalam proses reintegrasi sosial nantinya,” ujar Gunawan.

Menurutnya, kepemilikan identitas resmi sangat penting agar warga binaan nantinya lebih mudah mengakses berbagai layanan publik setelah kembali ke tengah masyarakat.

Pihak lapas juga menegaskan akan terus mendukung program-program pelayanan publik yang menyentuh langsung kebutuhan warga binaan, khususnya dalam pemenuhan hak sipil dan administratif.($*)