Pemkot Makassar Resmikan Pete-pete Laut Gratis untuk Warga Kepulauan Sangkarrang

KATADIA MAKASSAR || Pemerintah Kota Makassar resmi meluncurkan layanan transportasi laut gratis bagi masyarakat Kepulauan Sangkarrang melalui program Pete-pete Laut menggunakan kapal KM Banawa Nusantara 27. Peluncuran perdana dilakukan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Dermaga Pulau Barrang Lompo, Jumat (12/6/2026).

Program ini menjadi langkah nyata Pemkot Makassar dalam meningkatkan konektivitas antar pulau sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses transportasi laut.

Dalam sambutannya, Munafri Arifuddin mengatakan kehadiran Pete-pete Laut merupakan solusi bagi warga Kepulauan Sangkarrang yang selama ini bergantung pada transportasi laut dengan akses dan jadwal yang terbatas.

“Hari ini kita melakukan peluncuran awal sebuah program yang menjadi solusi bagi kondisi masyarakat Kepulauan Sangkarrang,” ujarnya.

Layanan tersebut akan beroperasi secara gratis tanpa dipungut biaya bagi seluruh masyarakat kepulauan. Kapal akan melayani rute Pulau Barrang Lompo, Pulau Bone Tambu, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Langkai, hingga pulau-pulau terluar di wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sebelum kembali ke titik keberangkatan.

Munafri menegaskan bahwa kapal tersebut merupakan fasilitas publik yang harus dijaga bersama oleh masyarakat karena menjadi sarana penting untuk mendukung aktivitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya di wilayah kepulauan.

Menurutnya, selama ini keterbatasan transportasi menjadi salah satu faktor yang menghambat pembangunan infrastruktur maupun pengembangan sumber daya manusia di kawasan pulau.

“Ini bukan milik pemerintah, tetapi milik masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah. Karena itu setiap perjalanan kapal ini tidak dipungut biaya,” tegasnya.

Ia juga menilai kehadiran Pete-pete Laut menjadi simbol pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terluar Kota Makassar serta bagian dari realisasi komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan publik yang inklusif.

Meski saat ini baru dioperasikan satu armada, Pemkot Makassar berencana melakukan evaluasi dan penghitungan kebutuhan operasional guna menambah armada di masa mendatang.

“Ke depan kita akan menghitung kebutuhan biaya dan operasional agar progres penambahan armada dapat berjalan secara berkelanjutan,” katanya.

Selain aksesibilitas, aspek keselamatan pelayaran juga menjadi perhatian utama. Wali Kota meminta seluruh standar keamanan dipenuhi, termasuk ketersediaan jaket pelampung bagi setiap penumpang serta perangkat komunikasi yang memadai selama pelayaran.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza, menjelaskan seluruh awak kapal telah memiliki sertifikasi keselamatan pelayaran sesuai standar yang berlaku.

Menurut Rheza, program Pete-pete Laut dijalankan dengan memanfaatkan anggaran operasional kapal yang telah tersedia sebelumnya sehingga tidak memerlukan alokasi anggaran baru secara khusus.

Ia juga mengungkapkan bahwa kapal direncanakan beroperasi secara rutin setiap hari Senin berdasarkan hasil kesepakatan bersama pemerintah kecamatan dan masyarakat setempat.

“Rute tersebut dipilih karena selama ini menjadi wilayah yang masih sangat terbatas akses transportasinya,” ujarnya.

Rheza menambahkan, layanan ini diprioritaskan untuk mendukung mobilitas tenaga pendidik, tenaga kesehatan, pelajar, dan masyarakat umum yang tinggal di wilayah Kepulauan Sangkarrang.

Meski demikian, masih terdapat tantangan infrastruktur di sejumlah pulau tujuan, terutama keterbatasan dermaga dan kedalaman perairan yang belum memungkinkan kapal berukuran besar bersandar secara langsung.

Melalui program ini, Pemkot Makassar berharap konektivitas antar pulau semakin baik sehingga akses pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat kepulauan dapat meningkat secara signifikan.

Peluncuran Pete-pete Laut turut dihadiri Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa, Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar.