KATADIA MAKASSAR || Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman mendampingi Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Moch. Salim Somad dalam kegiatan peletakan batu pertama pembangunan revitalisasi SD Muhammadiyah Mimbar Baru di Jalan Pongtiku, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Rabu (8/7/2026).
Turut hadir mendampingi Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Makassar, Kurniati. Kegiatan tersebut menandai dimulainya revitalisasi sekolah sebagai upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan demi mendukung proses belajar mengajar yang aman dan nyaman.
Direktur Sekolah Dasar Kemendikdasmen, Salim Somad, mengatakan program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional yang diinstruksikan Presiden untuk memperbaiki gedung sekolah, khususnya yang mengalami kerusakan berat.
“Revitalisasi sekolah ini merupakan program prioritas Bapak Presiden untuk perbaikan gedung sekolah. Sekolah-sekolah dengan kategori rusak berat menjadi prioritas utama yang kami perbaiki,” ujarnya.
Menurut Salim, Kemendikdasmen saat ini menjalankan dua program besar di sektor pendidikan dasar, yakni revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan serta digitalisasi pembelajaran. Kedua program tersebut bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.
“Kita koordinasi dengan Dinas Pendidikan memastikan tidak ada lagi sekolah yang membahayakan keselamatan siswa. Momentum ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk mempercepat perbaikan sekolah, khususnya sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan berat,” katanya.
Ia menekankan pentingnya pemerintah daerah melakukan pemetaan kondisi sekolah secara akurat agar usulan revitalisasi benar-benar menyasar satuan pendidikan dengan tingkat kerusakan paling tinggi.
Menurutnya, data kerusakan sekolah harus sesuai dengan kondisi riil di lapangan agar bantuan pemerintah pusat dapat disalurkan secara tepat sasaran.
Dalam kesempatan itu, Salim mengungkapkan Pemerintah Kota Makassar mengusulkan sebanyak 79 sekolah untuk mendapatkan bantuan revitalisasi. Dari jumlah tersebut, pada tahap awal Makassar memperoleh alokasi 11 sekolah, kemudian bertambah menjadi 30 sekolah yang masuk dalam daftar penerima program.
“Alhamdulillah, dari 79 sekolah yang diusulkan, sudah sekitar 30 sekolah yang masuk. Ini capaian yang sangat baik,” ujarnya.
Salim menyebutkan tambahan kuota masih berpeluang diperoleh pada tahap berikutnya apabila terdapat sekolah yang memenuhi kriteria prioritas.
Secara nasional, pada tahap awal Kemendikdasmen mengalokasikan anggaran revitalisasi bagi 3.886 sekolah dengan nilai sekitar Rp4,1 triliun. Prioritas diberikan kepada sekolah-sekolah terdampak bencana dan daerah afirmasi, sementara distribusi ke daerah lain dilakukan secara bertahap.
Selanjutnya, melalui APBN Perubahan, pemerintah menyetujui revitalisasi sekitar 15.100 sekolah dari total 30.400 usulan sekolah di seluruh Indonesia dengan nilai anggaran mencapai sekitar Rp15 triliun.
“Artinya rata-rata sekitar satu miliar rupiah per sekolah, meskipun besaran anggaran disesuaikan dengan tingkat kerusakan masing-masing sekolah,” jelasnya.
Salim juga meminta Dinas Pendidikan Kota Makassar mengawal secara intensif proses administrasi terhadap 19 sekolah yang masuk tahap pertama agar seluruh persyaratan dapat dipenuhi sebelum penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Rencananya, penandatanganan PKS akan dilaksanakan pada 16–20 Juli 2026 secara regional, termasuk di Kota Makassar.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, mengusulkan agar program revitalisasi sekolah pada tahap berikutnya memprioritaskan satuan pendidikan yang berada di wilayah kepulauan Kecamatan Sangkarrang.
Menurutnya, sekolah-sekolah di kawasan kepulauan masih membutuhkan perhatian lebih, terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.
“Harapan kami, sekolah-sekolah yang berada di wilayah kepulauan Kecamatan Sangkarrang dapat menjadi prioritas dalam program revitalisasi. Dengan begitu, anak-anak di pulau juga memperoleh fasilitas belajar yang layak dan setara dengan sekolah di daratan,” tutup Achi Soleman.
