KATADIACO, MAKASSAR || Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Basdir, mendesak agar dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Makassar diusut secara menyeluruh. Pernyataan itu disampaikan saat ditemui di Kantor DPRD Kota Makassar, Senin (29/6/2026).
Basdir mengungkapkan, DPRD sejak awal telah mengingatkan Dinas Pendidikan agar proses seleksi kepala sekolah dilaksanakan secara bersih dan bebas dari praktik transaksional. Namun, setelah muncul laporan dari masyarakat, jumlah aduan justru semakin bertambah.
“Sejak awal kami sudah mengingatkan Dinas Pendidikan agar jangan main-main. Tetapi setelah proses berjalan, laporan terus berdatangan, baik dari masyarakat, calon kepala sekolah yang tidak terpilih, maupun yang terpilih tetapi tidak mendapatkan sekolah sesuai yang dijanjikan,” ujarnya.
Menurut Basdir, sejumlah pengakuan yang diterimanya menyebut adanya permintaan uang kepada calon kepala sekolah dengan iming-iming ditempatkan di sekolah yang memiliki jumlah siswa besar atau yang disebut sebagai “sekolah basah”.
“Orang dimintai uang dengan dijanjikan ditempatkan di sekolah yang jumlah siswanya banyak sehingga dana BOS yang dikelola juga besar. Ini sangat tidak masuk akal. Bukan hanya satu atau dua orang yang mengaku, tetapi sudah banyak,” tegasnya.
Ia menilai jika dugaan tersebut terbukti benar, nilai transaksi yang terjadi bisa mencapai angka yang sangat besar mengingat jumlah sekolah di Kota Makassar mencapai lebih dari 300 sekolah.
“Kalau misalnya 100 orang saja diminta membayar Rp30 juta sampai Rp50 juta, nilainya sudah luar biasa besar. Ini tidak bisa dibiarkan,” katanya.
Meski demikian, Basdir mengapresiasi langkah cepat Wali Kota Makassar yang telah memerintahkan Inspektorat melakukan pendalaman dan investigasi terhadap dugaan tersebut.
“Kami mengapresiasi langkah Bapak Wali Kota yang langsung memerintahkan Inspektorat melakukan pemeriksaan. Kami berharap oknum di Dinas Pendidikan maupun pihak luar yang diduga terlibat dapat diusut secara maksimal agar tidak ada korban berikutnya,” ujarnya.
Basdir juga mengungkapkan bahwa Komisi D DPRD Kota Makassar telah memanggil Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan untuk dimintai keterangan.
Jika dinilai belum kooperatif atau belum memberikan penjelasan secara terbuka, DPRD berencana memanggil seluruh kepala sekolah yang terpilih maupun yang tidak terpilih dalam proses seleksi.
“Kalau memang belum terbuka, kami akan memanggil semua pihak terkait. Persoalan ini sudah menjadi perhatian publik sehingga tidak ada alasan untuk ditutup-tutupi,” katanya.
Ia menegaskan DPRD akan terus mengawal proses pemeriksaan bersama hasil investigasi Inspektorat. Bahkan, apabila ditemukan pelanggaran yang memengaruhi hasil seleksi kepala sekolah, DPRD akan merekomendasikan agar proses seleksi tersebut diulang.
“Kalau memang ditemukan pelanggaran, tentu kami akan merekomendasikan agar proses seleksi kepala sekolah diulang. Nantinya kami akan melihat hasil pemeriksaan Inspektorat dan hasil RDP Komisi D sebagai bahan rekomendasi,” jelas Basdir.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menyampaikan apresiasi atas perhatian DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap persoalan tersebut.
“Kami berterima kasih atas atensi yang diberikan oleh anggota DPRD yang mengundang kami untuk memberikan klarifikasi. Ini menjadi perhatian kami agar dunia pendidikan ke depan semakin baik,” ujarnya.
Achi juga berharap seluruh pihak, termasuk media massa, dapat bersama-sama mengawal perbaikan tata kelola pendidikan di Kota Makassar.
“Kami berterima kasih atas fungsi pengawasan DPRD. Kami juga berharap teman-teman media membantu kami melihat segala kemungkinan yang terjadi sehingga situasi ini dapat ditangani dengan baik,” tutupnya.
Makassar5 hari lalu
