Fraksi DPRD Makassar Soroti PAD, SiLPA dan Serapan Anggaran dalam Pembahasan Ranperda APBD 2025

KATADIA MAKASSAR || Berbagai fraksi di DPRD Kota Makassar memberikan sejumlah catatan strategis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pandangan umum fraksi-fraksi tersebut menjadi fokus pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar yang digelar secara daring, Jumat (17/7/2026).

Menanggapi pandangan fraksi, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham yang mewakili Wali Kota Makassar menyampaikan jawaban resmi pemerintah daerah.

Ia mengapresiasi seluruh masukan, kritik, dan saran yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD sebagai bentuk sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam pandangan fraksi, sejumlah isu menjadi perhatian, di antaranya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), optimalisasi serapan belanja modal, hingga peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Menjawab hal tersebut, Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD dengan mempercepat digitalisasi sistem pajak dan retribusi daerah, mendorong inovasi perangkat daerah pengelola pendapatan, serta melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.

Pemerintah juga mengakui besarnya SiLPA menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki kualitas perencanaan anggaran serta mempercepat pelaksanaan program di seluruh organisasi perangkat daerah agar anggaran yang tersedia dapat terserap secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Selain itu, pemerintah menjelaskan bahwa belum optimalnya serapan belanja modal pada beberapa sektor dipengaruhi berbagai kendala teknis, mulai dari keterbatasan waktu pelaksanaan, persoalan aset, hingga penyempurnaan dokumen perencanaan.

Program-program tersebut akan kembali dianggarkan agar dapat direalisasikan pada tahun anggaran berikutnya.

Di sektor pembangunan, Pemkot Makassar memastikan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, drainase, fasilitas kesehatan, dan layanan publik lainnya tetap menjadi prioritas.

Evaluasi berkala terhadap kinerja perangkat daerah juga akan terus dilakukan guna meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran.
Aliyah Mustika Ilham menegaskan seluruh pandangan fraksi DPRD menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah.

“Pemerintah Kota Makassar menerima setiap saran, kritik, dan masukan dari seluruh fraksi DPRD sebagai bagian dari evaluasi bersama.

Sinergi antara eksekutif dan legislatif adalah kunci untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, memperkuat pelayanan publik, serta memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap kemitraan antara Pemerintah Kota Makassar dan DPRD terus terjaga sehingga pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan yang berdampak positif bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kota Makassar.