KATADIA MAKASSAR || Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Muhammad Yasir, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Tamalate pada Jumat, 24 Januari 2025, di Hotel Horison.
Dalam kesempatan tersebut, Yasir menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan.
“Musrenbang adalah salah satu implementasi dari amanah Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Namun, keliru jika kita menganggap partisipasi masyarakat hanya ada di Musrenbang. Filosofinya, partisipasi harus tumbuh setiap hari dan di setiap wilayah,” ujar Yasir.
Kegiatan Musrenbang tingkat kecamatan ini bertujuan merumuskan lima prioritas pembangunan yang akan dibahas lebih lanjut dalam Musrenbang tingkat Kota Makassar. Yasir juga menekankan bahwa visi jangka panjang Pemerintah Kota Makassar, yaitu
“Makassar Maju Berkelanjutan Menuju Kota Dunia yang Sombere dan Smart” untuk periode 2025-2045, harus menjadi pedoman dalam setiap perencanaan pembangunan.
“Visi ini tidak boleh hanya menjadi slogan. Setiap program yang direncanakan harus berdampak luas dan positif, serta langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, Yasir menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana kelurahan. Menurutnya, dana tersebut harus digunakan dengan akuntabilitas tinggi untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Dana kelurahan adalah amanah. Pengelolaannya harus transparan dan akuntabel, serta memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat,” jelasnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar atas upayanya dalam meningkatkan sistem Musrenbang, terutama dalam pengalokasian anggaran yang lebih efektif.
“Musrenbang ini diharapkan dapat menghasilkan program-program prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung visi besar Makassar sebagai kota maju, sombere, dan berdaya saing global,” tutup Yasir.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan kecamatan, tokoh masyarakat, dan sejumlah OPD terkait, yang turut memberikan masukan demi perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (*)