Terhubung dengan kami

POLITIK

Pemkot Makassar Sampaikan Tanggapan Resmi atas Pandangan Fraksi DPRD Terkait RPJMD 2025–2029

Dipublikasikan

pada

KATADIA MAKASSAR || Pemerintah Kota Makassar menyampaikan tanggapan resmi terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Penyampaian tersebut berlangsung dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Makassar, Jumat (13/6/2025).

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas seluruh masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi di DPRD. Ia menegaskan bahwa dokumen RPJMD disusun untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan mendorong pembangunan yang inklusif, inovatif, serta berkelanjutan.

Menanggapi masukan dari Fraksi PKS, Pemkot Makassar menyatakan komitmennya dalam menjaga keamanan lingkungan dengan mengoptimalkan peran Linmas, Babinsa, Babinkamtibmas, tokoh agama, serta memperkuat komunikasi antarumat beragama (KUB) di tingkat kelurahan.

Di bidang seni, budaya, dan teknologi, Munafri menegaskan komitmen Pemkot dalam membangun ekosistem kreatif berbasis riset dan kolaborasi dengan perguruan tinggi. Pemerintah juga berjanji akan terus mendukung pelaku industri kreatif melalui program pelatihan dan mentoring.

Dalam hal pelayanan publik dan upaya pencegahan korupsi, Munafri menyebut bahwa pemerintah telah menerapkan sistem pemerintahan berbasis digital yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, guna meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang.

Appi—sapaan akrab Wali Kota Makassar—juga menyoroti pembangunan infrastruktur. Ia menyatakan pemerintah akan memperhatikan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta meningkatkan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan sanitasi sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan.

Pemkot juga menyampaikan komitmennya terhadap prinsip inklusif dalam pembangunan. Hal ini diwujudkan dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, termasuk penyediaan fasilitas publik yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Sementara itu, terkait pengawasan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Munafri menegaskan bahwa Pemkot akan menegakkan aturan secara ketat pada proyek-proyek besar, termasuk melakukan evaluasi rutin dan memberikan sanksi tegas apabila terjadi pelanggaran.

“Kami akan terus menjadikan masukan dari DPRD sebagai dasar dalam mewujudkan RPJMD yang berpihak pada rakyat,” pungkas Munafri Arifuddin. (**)

Klik untuk komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending