Pemkot Makassar Ikuti Rakor Bersama Kemendagri, Bahas Strategi Kendalikan Inflasi dan Program 3 Juta Rumah

KATADIA MAKASSAR || Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, bersama jajaran pejabat Pemerintah Kota Makassar mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring dari Ruang Rapat War Room Balai Kota, Selasa (22/7/2025).

Agenda utama rakor ini membahas strategi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional dan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam mendukung Program 3 Juta Rumah—dua program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sekda Zulkifly menegaskan bahwa Pemkot Makassar optimistis mampu menjaga kestabilan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di daerahnya. Hal ini tak lepas dari kerja sama erat antara pemerintah kota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam mengendalikan inflasi.

“Kami di Pemkot Makassar melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) intens memantau kondisi pangan. Tujuannya adalah memastikan harga pangan tetap stabil sehingga inflasi terjaga,” ujar Zulkifly.

Mengenai program nasional pembangunan 3 juta rumah, ia menyebut saat ini pihaknya sedang menyiapkan langkah-langkah inventarisasi lahan. Proses ini akan dilanjutkan dengan pembahasan teknis secara bertahap agar implementasinya bisa optimal di Makassar.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, Alamsyah, mengungkapkan bahwa upaya pengendalian inflasi dilakukan secara menyeluruh, di antaranya melalui pemantauan harga di 12 pasar tradisional dan 2 pasar modern setiap harinya.

“Setiap hari kami mengumpulkan data harga dan melaporkan perkembangan harga pangan,” ujar Alamsyah.

Salah satu upaya nyata yang telah dijalankan adalah Gerakan Pangan Murah (GPM), yang digelar dua hingga tiga kali dalam sepekan. Jika terjadi lonjakan harga pada pangan prioritas, pemerintah langsung melakukan intervensi GPM di sekitar pasar tersebut.

Pemkot Makassar juga menggandeng 22 distributor, termasuk Perum Bulog, dalam menjaga stabilitas harga. Menurut Alamsyah, saat ini harga beras SPHP telah diturunkan menjadi Rp58.000 per 5 kilogram, dan harga minyak goreng menjadi Rp15.000 per kilogram.

“Distribusi harga ini kami turunkan langsung ke masyarakat melalui GPM,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengharapkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait untuk bersinergi dalam upaya penanganan inflasi. Sebab, inflasi adalah isu lintas sektor yang tak bisa ditangani secara parsial.

“Dibutuhkan kerja sama dan elaborasi antarlembaga untuk menjaga kestabilan harga dan ketahanan ekonomi daerah,” tegas Alamsyah.

Dalam kaitannya dengan Program 3 Juta Rumah, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman (Disperkim) Makassar, Mahyuddin, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah konkret.

“Pemkot Makassar telah menandatangani kesepakatan bersama tiga menteri mengenai penghapusan PBB dan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini tengah dilakukan inventarisasi lahan untuk pembangunan rumah susun, sebagai solusi meningkatkan ketersediaan hunian layak di tengah keterbatasan lahan di perkotaan.

“Harapannya, dengan program ini masyarakat bisa mendapatkan rumah yang layak huni, dan ini akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” pungkas Mahyuddin. (*)