DPRD Makassar Akan Panggil Manajemen Ritel Terkait Insiden Alfamidi

KATADIA MAKASSAR || Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kota Makassar menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Makassar, Senin (28/7/2025), sebagai bentuk protes terhadap dugaan perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh manajemen Alfamidi terhadap seorang warga.

Aksi ini merupakan reaksi atas insiden yang terjadi pada Sabtu malam, 19 Juli 2025, ketika seorang warga bernama Putra dan rekannya CCTV diduga dituduh mencuri saat berbelanja di salah satu gerai Alfamidi. Setelah dilakukan pemeriksaan melalui rekaman CCTV, tuduhan tersebut ternyata tidak terbukti.

Ketua SAPMA PP Kota Makassar, Husnul Mubarak, menyebut tindakan pihak Alfamidi sebagai bentuk arogansi dan pelanggaran hak warga sipil. Ia menilai, menahan dan menggeledah konsumen di ruang publik tanpa bukti kuat adalah tindakan yang mencederai rasa keadilan.

“Kami tidak bisa diam. Tuduhan palsu ini mencemarkan nama baik warga Makassar. Pihak Alfamidi harus bertanggung jawab secara terbuka,” tegas Husnul.

Dalam tuntutannya, SAPMA PP meminta agar manajemen Alfamidi segera membuat video permintaan maaf secara resmi kepada korban. Selain itu, mereka juga mendesak DPRD Makassar untuk segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan melibatkan manajemen Alfamidi dan pihak-pihak terkait.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Makassar dari Fraksi PKS, Hartono, menyatakan dukungannya terhadap aspirasi massa. Ia bahkan menyebut DPRD akan memanggil seluruh jaringan ritel besar seperti Alfamidi, Alfamart, dan Indomaret untuk memeriksa perizinan serta kepatuhan mereka terhadap kewajiban pajak daerah.

“Ini bukan hanya soal etika dan permintaan maaf, tapi juga tentang legalitas dan kepatuhan pelaku usaha di Makassar. Kami akan evaluasi SOP dan izin usaha mereka,” ujar Hartono di hadapan pengunjuk rasa.

Ia menambahkan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan semua pelaku usaha bertindak profesional dan tidak merugikan masyarakat.

“Kami berterima kasih atas laporan dari SAPMA PP. Ini akan jadi pintu masuk untuk mendalami apakah ada pelanggaran sistemik di manajemen ritel yang bersangkutan,” tegasnya.

Dalam aksinya, SAPMA PP juga menyerukan penutupan sementara seluruh gerai Alfamidi di Kota Makassar hingga manajemen memberikan pertanggungjawaban secara resmi.

Selain itu, mereka juga mendesak penegak hukum untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan pihak Alfamidi.

“Ini bukan sekadar insiden kecil. Ini tentang perlindungan terhadap hak-hak sipil warga. Kami akan terus kawal sampai tuntas,” pungkas Husnul.

DPRD Makassar dijadwalkan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam waktu dekat bersama pihak Alfamidi dan SAPMA PP guna mencari kejelasan dan solusi terkait insiden ini.