Wali Kota Makassar Dukung Program KPU, Perkuat Pemutakhiran Data Pemilih dan Pendidikan Demokrasi Menuju Pemilu 2029

KATADIA MAKASSAR || Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan dukungan penuh Pemerintah Kota Makassar terhadap program strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, khususnya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan serta penguatan pendidikan demokrasi bagi masyarakat sebagai bagian dari persiapan menuju Pemilu 2029.

Dukungan tersebut disampaikan Munafri saat menerima audiensi jajaran KPU Kota Makassar yang membahas rencana pelaksanaan program serta permintaan dukungan pemerintah daerah, Kamis (22/01/2026).

Dalam pertemuan tersebut, KPU Kota Makassar yang dipimpin Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Hambaliie, menjelaskan bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan saat ini tengah berlangsung. Untuk itu, KPU membutuhkan sinergi pemerintah kota, terutama melalui instruksi kepada camat dan lurah agar turut mendukung dan menyukseskan program tersebut di wilayah masing-masing.

Selain pemutakhiran data pemilih, Hambaliie juga memaparkan program KPU Mengajar melalui pendidikan pemilih. Selama ini, program tersebut masih menyasar pelajar tingkat SMA yang berada dalam kewenangan KPU Provinsi. Ke depan, KPU Kota Makassar mendorong perluasan sasaran, khususnya bagi generasi pemilih Pemilu 2029 yang saat ini masih berada di bangku SMP dan berada di bawah kewenangan pemerintah kota.

“Di sisi lain, kami juga memiliki segmentasi pemilih lainnya, seperti masyarakat di tingkat kelurahan. Karena itu, kami ingin turun langsung untuk mendorong masyarakat agar semakin melek demokrasi,” ujar Hambaliie.

Ia juga mengapresiasi meningkatnya antusiasme masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan RT dan RW yang sebelumnya diinisiasi oleh Wali Kota Makassar. Menurutnya, hal tersebut menjadi indikator positif tumbuhnya kesadaran berdemokrasi di tingkat akar rumput yang perlu terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor.

Menanggapi hal itu, Munafri menekankan pentingnya penyusunan konsep besar secara bersama sebelum program dijalankan secara teknis. Ia mengusulkan agar dilakukan pertemuan koordinasi lintas sektor guna menyamakan persepsi dan memastikan dukungan seluruh pemangku kepentingan.

“Supaya ini berjalan efektif, kita perlu menyepakati konsep besarnya terlebih dahulu. Kita buat pertemuan sebelum puasa, libatkan semua pihak, sehingga arah dan dukungannya jelas,” ujar Munafri.

Munafri memastikan akan menginstruksikan jajaran terkait, termasuk camat dan lurah, serta memperkuat sinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam mendukung pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ia juga menegaskan perlunya koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mendukung program pendidikan pemilih di tingkat SMP.

Selain itu, Munafri mendorong keterlibatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), partai politik, tokoh masyarakat, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam satu forum koordinasi terpadu.

“Saya ingin satu kali rapat besar. Ada KPU, partai politik, Capil, camat, lurah, dan dinas-dinas terkait. Kita rakor bersama, setelah itu baru diturunkan secara teknis ke masing-masing sektor,” tegasnya.

Munafri menilai sinergi antara KPU dan Pemerintah Kota Makassar menjadi kunci dalam memperkuat kualitas demokrasi secara berkelanjutan.

“Ini bagian dari pendewasaan demokrasi. Jika semuanya disiapkan sejak sekarang, kualitas partisipasi masyarakat ke depan akan jauh lebih baik,” pungkasnya.

Ia berharap audiensi tersebut menjadi langkah awal penguatan kolaborasi antara KPU dan Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan penyelenggaraan demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan di Kota Makassar.(**)