Fraksi PKS Soroti Serapan Belanja Modal dan PAD dalam Paripurna Pertanggungjawaban APBD Makassar

KATADIA MAKASSAR || Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar menyoroti rendahnya serapan belanja modal serta belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) saat Rapat Paripurna Keenam Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026. Rapat tersebut digelar di ruang rapat paripurna Kantor Sementara DPRD Kota Makassar, Eks Perumnas Regional VII Hertasning, Kamis (16/7/2026).

Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKS, H. Hartono, menyampaikan pandangan fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Hartono mengatakan, meski Pemerintah Kota Makassar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), capaian tersebut tidak serta-merta mencerminkan kualitas kinerja pemerintah maupun pelayanan publik.

“Kalau kita melihat kata kuncinya terkait pertanggungjawaban keuangan, memang Makassar mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Tetapi WTP itu hanya menggambarkan bahwa proses pelaporan memenuhi standar akuntansi pemerintah, bukan berarti pemerintah telah berkinerja baik atau kualitas layanan publik sudah baik,” ujarnya.

Menurutnya, Fraksi PKS memberikan perhatian khusus terhadap serapan belanja modal yang hanya mencapai sekitar 80 persen. Padahal, belanja modal merupakan anggaran yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat melalui pembangunan berbagai program dan infrastruktur.

Ia menilai rendahnya realisasi anggaran tersebut diduga dipengaruhi oleh lambatnya proses perencanaan dan pelaksanaan proyek sehingga banyak pekerjaan baru dikerjakan menjelang akhir tahun anggaran.

“Akibatnya, ketika masuk akhir tahun dan menghadapi kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, sejumlah proyek tidak dapat diselesaikan sehingga anggarannya tidak terserap secara maksimal,” katanya.

Karena itu, Fraksi PKS meminta Pemerintah Kota Makassar mempercepat proses perencanaan program agar lebih matang dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Menurut Hartono, besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) bukan merupakan indikator efisiensi, melainkan menunjukkan masih banyak program yang gagal dieksekusi dalam tahun anggaran berjalan.

“Silpa yang besar tidak kami lihat sebagai pencerminan efisiensi, tetapi lebih kepada banyaknya program yang tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana. Pemerintah kota harus lebih cekatan menyusun dan mengeksekusi program agar seluruh anggaran dapat diserap secara optimal oleh SKPD,” tegasnya.

Selain belanja modal, Fraksi PKS juga menyoroti belum tercapainya target PAD secara maksimal. Pemerintah kota didorong untuk mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan daerah yang sah sekaligus menutup berbagai peluang kebocoran pendapatan.

Hartono menekankan pentingnya perluasan digitalisasi penerimaan daerah sebagai salah satu solusi meningkatkan PAD, termasuk digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.

“Kami mendorong digitalisasi penerimaan daerah semakin dimasifkan, termasuk digitalisasi seluruh jenis pajak dan sektor perparkiran agar penerimaan daerah bisa dimaksimalkan sesuai potensi yang dimiliki Kota Makassar,” pungkasnya.(*)