Cepat Tanggap Mentan Amran dalam Eksekusi Aspirasi

Oleh: Iqbal — Kabag. Kemahasiswaan Polimak

Ada satu hal yang menurut saya semakin penting dalam melihat kinerja seorang pejabat publik: bukan hanya apa yang dikatakan, tetapi apa yang dilakukan setelah mendengar keluhan masyarakat.

“Kita sering melihat mahasiswa menyampaikan aspirasi. Ada yang melalui demonstrasi, audiensi, diskusi, bahkan menyampaikan langsung di hadapan pejabat. Namun persoalan klasiknya adalah: setelah aspirasi disampaikan, lalu apa?

Apakah hanya dicatat?

Apakah hanya dijawab dengan, “akan kami tindak lanjuti”?

Atau benar-benar ada eksekusi?

Pertanyaan inilah yang membuat saya tertarik melihat cara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman merespons sejumlah aspirasi mahasiswa belakangan ini.

Sebagai pemuda Sulawesi Selatan, saya melihat ada satu pola yang patut diapresiasi: mahasiswa diberi ruang bicara, aspirasi didengar, lalu beberapa di antaranya langsung diterjemahkan menjadi tindakan.

Pada 6 Mei 2026, misalnya, sebanyak 118 BEM dari berbagai perguruan tinggi bertemu langsung dengan Mentan Amran. Forum tersebut tidak hanya berisi seremoni, tetapi menjadi ruang dialog yang memungkinkan mahasiswa menyampaikan pertanyaan kritis, masukan, bahkan laporan persoalan yang mereka temui di lapangan.

Bagi saya, ini penting.

Mahasiswa memang tidak harus selalu benar. Pemerintah juga tidak harus selalu salah. Tetapi ketika pemerintah dan mahasiswa mau duduk bersama, perbedaan pandangan bisa berubah menjadi solusi.

Yang menarik, respons cepat itu tidak berhenti di ruang dialog.

Kita bisa melihat apa yang terjadi di Gorontalo pada Juni lalu.

Seorang mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo bernama Husna Rupu menyampaikan aspirasi petani dari kampung halamannya di Kabupaten Pohuwato. Ia tidak datang membawa kepentingan pribadi. Ia membawa persoalan petani yang membutuhkan alat pertanian.

Respons Mentan Amran sangat konkret: satu unit hand tractor diperintahkan untuk diberikan. Tidak berhenti sebagai janji di depan forum. Beberapa jam kemudian, alat tersebut dilaporkan sudah tiba di lokasi petani.

Yang terbaru adalah saat Mentan Amran di Universitas Padjajaran, ia mendengar dan merespon aspirasi dari seorang mahasiswa baru Dede Padama yang berasal dari Kabupaten Alor, NTT. Bukan hanya sekadar mendengar, akan tetapi Mentan langsung mengunjungi daerahnya.

Nah, di sinilah menurut saya letak menariknya.

Aspirasi mahasiswa menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat di daerah.

Mahasiswa yang selama ini sering dianggap hanya pandai mengkritik ternyata dapat menjadi penyambung suara petani di kampung halamannya.

Dan pemerintah yang mau mendengarkan ternyata dapat menunjukkan bahwa kritik dan aspirasi mahasiswa tidak harus berakhir menjadi pertentangan.

Contoh lain terjadi di Universitas Sumatera Utara pada Juli 2026. Seorang mahasiswa bercerita tentang perjuangannya membiayai kuliah dengan berjualan mochi. Kisah tersebut mendapat perhatian Mentan Amran yang kemudian membantu biaya kuliah sekaligus modal usaha mahasiswa tersebut.

Bagi saya, ini bukan semata-mata soal berapa besar bantuan yang diberikan.

Ada pesan yang lebih besar: jangan remehkan perjuangan anak muda.

Di balik mahasiswa yang kuliah sambil berjualan, ada semangat untuk bertahan. Di balik mahasiswa yang menyampaikan aspirasi petani, ada tanggung jawab moral terhadap kampung halaman.

Begitu pula dengan aspirasi Dede, mahasiswa Unpad yang berasal dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Bagi saya, suara mahasiswa seperti Dede penting untuk mendapatkan perhatian. Sebab mahasiswa dari daerah bukan hanya membawa suara dirinya sendiri. Mereka sering membawa cerita tentang kampung, keluarga, petani, nelayan, dan masyarakat yang jauh dari pusat kekuasaan.

Karena itu, pemerintah harus terus membuka ruang dialog dengan mahasiswa dari berbagai daerah.

Kita di Sulawesi Selatan punya budaya “sipakatau, sipakalebbi, sipakainge—saling memanusiakan, saling menghargai, dan saling mengingatkan. Prinsip itu sebenarnya sangat relevan dalam hubungan pemerintah dan generasi muda.

Pemerintah perlu dikritik. Mahasiswa perlu didengar. Tetapi aspirasi juga harus diikuti dengan data dan solusi.

Di sisi lain, ketika pemerintah merespons aspirasi dengan cepat dan konkret, kita juga patut memberikan apresiasi.

Bukan berarti kita harus berhenti mengkritik.

Justru sebaliknya, kritik yang sehat akan semakin kuat ketika pemerintah menunjukkan bahwa kritik tersebut benar-benar didengar dan ditindaklanjuti.

Bagi saya, kepemimpinan bukan tentang siapa yang paling banyak berbicara.

Kepemimpinan adalah tentang seberapa cepat mengubah persoalan menjadi pekerjaan, keluhan menjadi solusi, dan aspirasi menjadi aksi.

Mentan Amran mungkin masih memiliki banyak pekerjaan rumah di sektor pertanian. Kritik dan evaluasi tentu tetap diperlukan. Namun dari sejumlah peristiwa tersebut, ada satu pola kerja yang layak diapresiasi: mendengar, merespons, dan mengeksekusi.

Sebagai pemuda Sulawesi Selatan, saya berharap pola seperti ini terus dipertahankan.

Sebab Indonesia tidak kekurangan anak muda yang punya gagasan.

Indonesia juga tidak kekurangan masyarakat yang punya persoalan.

Yang kita butuhkan adalah pemimpin yang mau mendengar dan birokrasi yang mampu bergerak cepat.

Dan ketika aspirasi dari seorang mahasiswa di daerah bisa berujung pada tindakan nyata untuk masyarakat, di situlah kita bisa berkata:

Suara rakyat tidak berhenti di mikrofon. Ia harus sampai menjadi kebijakan dan aksi nyata.(**)