BPBD Makassar Salurkan Air Bersih ke 23 Titik, Enam Kecamatan Jadi Prioritas Kekeringan

KATADIA MAKASSAR || Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kembali menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Sebanyak 23 titik di lima kecamatan menjadi sasaran distribusi air bersih pada Sabtu (22/8/2026).

Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli Tahar, mengatakan penyaluran tersebut merupakan bentuk respons cepat Pemkot Makassar dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sesuai arahan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi.

“Penyaluran air bersih ini bentuk kepedulian Pemerintah Kota, sesuai arahan Bapak Wali Kota, kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Hari ini ada 23 titik yang kita distribusikan langsung,” ujar Fadli.

Menurut Fadli, arahan Wali Kota Makassar menekankan pentingnya kecepatan pemerintah dalam merespons persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Pesan Pak Wali jelas, masyarakat tidak butuh jawaban dari semua masalahnya, masyarakat butuh respons cepat,” tuturnya.

Distribusi air bersih dilakukan menyusul kondisi kemarau yang berdampak terhadap ketersediaan air di sejumlah kawasan permukiman. BPBD mencatat terdapat enam kecamatan yang terdampak kekeringan secara langsung dan sistemik berdasarkan hasil asesmen.

Keenam wilayah tersebut yakni Kecamatan Tallo, Ujung Tanah, Panakkukang, Tamalanrea, Biringkanaya, dan Manggala. Kecamatan Tallo, khususnya Kelurahan Buloa, menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian dalam penanganan kekeringan.

Meski demikian, Fadli memastikan distribusi air bersih tidak hanya terbatas pada enam wilayah prioritas. Masyarakat dari kecamatan lain yang mengalami kesulitan memperoleh air tetap dapat mengajukan laporan untuk mendapatkan penanganan.

“Penyaluran air bersih, ini kami akan distribusi untuk semua kecamatan di seluruh Kota Makassar, kecuali Kecamatan Sangkarrang. Tetapi berdasarkan analisis asesmen BPBD, ada enam kecamatan yang terdampak langsung secara sistemik,” jelasnya.

Air bersih didistribusikan menggunakan mobil tangki ke lokasi yang sebelumnya telah melalui proses asesmen dan dilaporkan mengalami kekurangan pasokan air.

“Kita antarkan langsung melalui mobil tangki air. Hari ini kita pastikan kebutuhan mereka terpenuhi,” katanya.

Dalam penanganan tersebut, BPBD melibatkan sejumlah perangkat daerah dan stakeholder, di antaranya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat), Palang Merah Indonesia (PMI), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Unsur pemerintahan di tingkat kecamatan juga didorong untuk mengambil bagian dengan mengerahkan mobil tangki, termasuk untuk mengisi tandon dan mendistribusikan air kepada masyarakat yang membutuhkan.

BPBD Kota Makassar membuka sejumlah kanal pengaduan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih. Warga dapat menyampaikan laporan melalui aplikasi Lontara Plus, layanan darurat 112, maupun hotline BPBD di nomor 08155112112.

Fadli mengatakan hotline tersebut dibuka selama 24 jam untuk mempercepat penerimaan dan tindak lanjut laporan masyarakat.

“Setiap hari kita membuka call center untuk masyarakat yang kekurangan air. Bisa melalui aplikasi Lontara Plus, call center darurat 112, atau hotline BPBD 08155112112. Hotline ini dibuka 24 jam,” terangnya.

Ia mengimbau masyarakat agar segera melaporkan kondisi kekurangan air sehingga petugas dapat melakukan asesmen dan menentukan kebutuhan bantuan secara cepat.

Penanganan kekeringan, kata Fadli, tidak hanya dilakukan melalui distribusi air menggunakan mobil tangki. Untuk jangka pendek, pemerintah melakukan intervensi langsung dengan menyalurkan air bersih ke wilayah terdampak.

Sementara untuk jangka menengah, Pemkot Makassar menyiapkan sumber air alternatif guna meningkatkan kemandirian masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum (PU) telah mengerjakan sejumlah titik sumur dalam di beberapa kecamatan.

“Untuk jangka pendek kita langsung melakukan penyaluran ke masyarakat. Untuk jangka menengah, Dinas PU telah melakukan pengerjaan titik-titik sumur dalam di beberapa kecamatan, sehingga nantinya masyarakat bisa lebih mandiri,” ungkap Fadli.

Selain penyediaan sumber air, Pemkot Makassar juga memperkuat kapasitas masyarakat melalui program Kelurahan Tangguh Bencana (Kaltana). Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kemandirian warga dalam menghadapi berbagai potensi bencana, termasuk kekeringan.

Fadli menegaskan, penanganan kekeringan merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur Pemerintah Kota Makassar. Hal tersebut diwujudkan melalui aktivasi Komando Bencana Kekeringan dan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Kota Makassar.

“Ini bukan hanya BPBD yang bergerak. Ini Pemerintah Kota Makassar. Ada aktivasi Komando Bencana Kekeringan dan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Kota Makassar,” tegasnya.

Pemkot Makassar memastikan intervensi akan terus dilakukan selama kondisi kekeringan masih berlangsung. Masyarakat juga diminta tidak ragu menyampaikan laporan ketika mengalami kesulitan memperoleh air bersih.

“Di tengah kesusahan masyarakat, di tengah krisis air bersih, Pemerintah Kota Makassar hadir membuktikan bahwa masyarakat dalam kesusahan tidak sendiri,” pungkas Fadli.