KATADIA.CO

Terhubung dengan kami

Di bawah kepemimpinan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, Kota Makassar kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pendidikan dan olahraga pelajar.

Di bawah kepemimpinan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, Kota Makassar kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pendidikan dan olahraga pelajar.

Pendidikan5 jam lalu

Achi Soleman Antar Makassar Juara Umum O2SN Sulsel 2026 dengan Raihan 11 Medali Emas

KATADIA MAKASSAR || Di bawah kepemimpinan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, Kota Makassar kembali menorehkan prestasi membanggakan di...

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar melaksanakan kegiatan Asistensi Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Perangkat Daerah dalam rangka Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan yang difasilita

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar melaksanakan kegiatan Asistensi Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Perangkat Daerah dalam rangka Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan yang difasilita

Makassar6 jam lalu

DPMPTSP Makassar Ikuti Asistensi Anjab dan ABK untuk Perkuat Kelembagaan dan Tingkatkan Pelayanan Publik

Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Makassar menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Dekranas ke-46

Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Makassar menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Dekranas ke-46

Pemkot Makassar7 jam lalu

Dekranasda Makassar Hadiri HUT Dekranas ke-46 dan Pameran Kriya Etnik

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri Rapat Finalisasi Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri Rapat Finalisasi Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan

Pemkot Makassar8 jam lalu

Aliyah Mustika Ilham Teken Penetapan LP2B, Makassar Tetapkan Lahan Pertanian 169,19 Hektare

KATADIA MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar menegaskan bahwa penataan pedagang kaki lima (PKL) yang dilakukan di sejumlah titik bukan merupakan penggusuran, melainkan langkah strategis untuk mengembalikan fungsi ruang publik agar lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menerima kunjungan tim dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) yang tengah melakukan penelitian bertajuk Reclaiming Public Space atau pengembalian fungsi ruang publik melalui penataan PKL di Kota Makassar, Kamis (9/7/2026). Menurut Munafri, pemerintah tidak pernah melarang masyarakat mencari nafkah. Namun, aktivitas perdagangan harus dilakukan di lokasi yang sesuai dengan aturan tata ruang dan tidak mengganggu fungsi fasilitas umum. "Tidak ada yang melarang orang berdagang di Kota Makassar. Silakan mencari nafkah, silakan berjualan. Tapi jangan mencari nafkah di tempat yang memang dilarang dan tidak sesuai aturan," ujarnya. Appi, sapaan akrab Munafri Arifuddin, menjelaskan penataan menyasar bangunan liar dan lapak PKL yang berdiri di atas trotoar, menutup saluran drainase, hingga memanfaatkan fasilitas umum yang bukan peruntukannya. Ia mengungkapkan, penertiban dilakukan sebagai respons atas berbagai keluhan masyarakat terkait kemacetan lalu lintas, terganggunya hak pejalan kaki, hingga saluran drainase yang tertutup lapak sehingga memicu genangan saat hujan. Karena itu, melalui penataan tersebut trotoar dikembalikan kepada fungsi utamanya sebagai jalur pejalan kaki, saluran drainase dibuka kembali agar aliran air lancar, sekaligus memperbaiki estetika kawasan perkotaan. Dalam setiap proses penertiban, Pemkot Makassar mengedepankan pendekatan yang humanis dan persuasif melalui edukasi, dialog, peringatan lisan, hingga teguran tertulis sebelum relokasi dilaksanakan. "Pendekatan tentu lewat dialog, edukasi yang membuahkan hasil positif. Di sejumlah lokasi, para pedagang memilih membongkar lapaknya secara mandiri tanpa adanya gesekan," tutur Appi. Pemkot Makassar juga telah menyiapkan sejumlah lokasi relokasi bagi para PKL, di antaranya Terminal Daya, Terminal Malengkeri, kawasan GOR, Car Free Day Boulevard, Pasar Kampung Baru, serta sejumlah pasar yang masih memiliki ruang kosong. Menurut Appi, penataan bukan sekadar penertiban, tetapi juga disertai solusi agar pelaku usaha tetap dapat menjalankan aktivitas ekonominya di tempat yang lebih tertib dan representatif. "Jadi, bukan soal gusur atau pembongkaran, tapi ada solusi yang kami siapkan," tegasnya. Selain menyiapkan lokasi relokasi, Pemerintah Kota Makassar juga membuka akses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pedagang yang bersedia menempati lokasi usaha yang legal. Pemkot Makassar akan bekerja sama dengan sejumlah perbankan, termasuk Bank Sulselbar, guna mempermudah akses permodalan bagi para pelaku UMKM. "Semua penjual yang ditertibkan, kemudian membuka usaha kembali di tempat yang tidak dilarang, akan kita bantu akses langsung ke perbankan untuk mendapatkan KUR," jelas Munafri. Ia menambahkan, pemerintah juga akan menggandeng perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung pembinaan dan penguatan usaha para PKL. Sementara itu, kebijakan penataan dan relokasi PKL yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar mendapat perhatian kalangan akademisi dan akan menjadi salah satu studi kasus dalam konferensi akademik internasional di Barcelona, Spanyol. Direktur Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Abdullah Sanusi, mengatakan penelitian tersebut bertujuan mengukur dampak relokasi terhadap para pedagang, mulai dari perubahan pendapatan, perkembangan usaha, hingga dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. "Hasil penelitian ini nantinya akan menjadi bahan yang dipresentasikan pada konferensi akademik di Barcelona," ujarnya. Menurut Abdullah, penelitian tersebut diharapkan dapat menghadirkan data ilmiah mengenai dampak kebijakan penataan PKL sehingga berbagai opini yang berkembang di masyarakat dapat dijawab secara objektif dan berbasis fakta.

KATADIA MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar menegaskan bahwa penataan pedagang kaki lima (PKL) yang dilakukan di sejumlah titik bukan merupakan penggusuran, melainkan langkah strategis untuk mengembalikan fungsi ruang publik agar lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menerima kunjungan tim dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) yang tengah melakukan penelitian bertajuk Reclaiming Public Space atau pengembalian fungsi ruang publik melalui penataan PKL di Kota Makassar, Kamis (9/7/2026). Menurut Munafri, pemerintah tidak pernah melarang masyarakat mencari nafkah. Namun, aktivitas perdagangan harus dilakukan di lokasi yang sesuai dengan aturan tata ruang dan tidak mengganggu fungsi fasilitas umum. "Tidak ada yang melarang orang berdagang di Kota Makassar. Silakan mencari nafkah, silakan berjualan. Tapi jangan mencari nafkah di tempat yang memang dilarang dan tidak sesuai aturan," ujarnya. Appi, sapaan akrab Munafri Arifuddin, menjelaskan penataan menyasar bangunan liar dan lapak PKL yang berdiri di atas trotoar, menutup saluran drainase, hingga memanfaatkan fasilitas umum yang bukan peruntukannya. Ia mengungkapkan, penertiban dilakukan sebagai respons atas berbagai keluhan masyarakat terkait kemacetan lalu lintas, terganggunya hak pejalan kaki, hingga saluran drainase yang tertutup lapak sehingga memicu genangan saat hujan. Karena itu, melalui penataan tersebut trotoar dikembalikan kepada fungsi utamanya sebagai jalur pejalan kaki, saluran drainase dibuka kembali agar aliran air lancar, sekaligus memperbaiki estetika kawasan perkotaan. Dalam setiap proses penertiban, Pemkot Makassar mengedepankan pendekatan yang humanis dan persuasif melalui edukasi, dialog, peringatan lisan, hingga teguran tertulis sebelum relokasi dilaksanakan. "Pendekatan tentu lewat dialog, edukasi yang membuahkan hasil positif. Di sejumlah lokasi, para pedagang memilih membongkar lapaknya secara mandiri tanpa adanya gesekan," tutur Appi. Pemkot Makassar juga telah menyiapkan sejumlah lokasi relokasi bagi para PKL, di antaranya Terminal Daya, Terminal Malengkeri, kawasan GOR, Car Free Day Boulevard, Pasar Kampung Baru, serta sejumlah pasar yang masih memiliki ruang kosong. Menurut Appi, penataan bukan sekadar penertiban, tetapi juga disertai solusi agar pelaku usaha tetap dapat menjalankan aktivitas ekonominya di tempat yang lebih tertib dan representatif. "Jadi, bukan soal gusur atau pembongkaran, tapi ada solusi yang kami siapkan," tegasnya. Selain menyiapkan lokasi relokasi, Pemerintah Kota Makassar juga membuka akses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pedagang yang bersedia menempati lokasi usaha yang legal. Pemkot Makassar akan bekerja sama dengan sejumlah perbankan, termasuk Bank Sulselbar, guna mempermudah akses permodalan bagi para pelaku UMKM. "Semua penjual yang ditertibkan, kemudian membuka usaha kembali di tempat yang tidak dilarang, akan kita bantu akses langsung ke perbankan untuk mendapatkan KUR," jelas Munafri. Ia menambahkan, pemerintah juga akan menggandeng perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung pembinaan dan penguatan usaha para PKL. Sementara itu, kebijakan penataan dan relokasi PKL yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar mendapat perhatian kalangan akademisi dan akan menjadi salah satu studi kasus dalam konferensi akademik internasional di Barcelona, Spanyol. Direktur Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Abdullah Sanusi, mengatakan penelitian tersebut bertujuan mengukur dampak relokasi terhadap para pedagang, mulai dari perubahan pendapatan, perkembangan usaha, hingga dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. "Hasil penelitian ini nantinya akan menjadi bahan yang dipresentasikan pada konferensi akademik di Barcelona," ujarnya. Menurut Abdullah, penelitian tersebut diharapkan dapat menghadirkan data ilmiah mengenai dampak kebijakan penataan PKL sehingga berbagai opini yang berkembang di masyarakat dapat dijawab secara objektif dan berbasis fakta.

Pemkot Makassar8 jam lalu

Appi Tegaskan Penataan PKL Bukan Penggusuran, Pemkot Makassar Siapkan Relokasi dan Akses KUR

Kota Makassar kembali mencatat sejarah sebagai daerah pertama di Indonesia yang memulai pembangunan Gerbang Moderasi Indonesia.

Kota Makassar kembali mencatat sejarah sebagai daerah pertama di Indonesia yang memulai pembangunan Gerbang Moderasi Indonesia.

Pemkot Makassar8 jam lalu

Makassar Jadi Daerah Pertama di Indonesia Bangun Gerbang Moderasi Indonesia, Menag RI dan Appi Letakkan Batu Pertama

DAERAH14 jam lalu

Kalapas Narkotika Sungguminasa Hadiri Turnamen Futsal U-17 di LPKA Maros

Terbaru

Makassar2 tahun lalu

Dugaan Pungli Mewarnai Pasca PSU Pemilihan Rektor UNM

KATADIA, MAKASSAR || Pasca pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM), muncul dugaan serius terkait praktik pungutan...

Trending

Makassar2 minggu lalu

35 Pelaku UMKM Wisata Kuliner Danau Tanjung Bunga Selatan Berharap Solusi, Bukan Pembongkaran

Kontingen Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali menunjukkan kualitas terbaiknya pada ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIV Tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat.

Nasional2 minggu lalu

Solois Sulsel Bersinar di Pesparawi Nasional XIV

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menunjukkan sikap tegas merespons isu dugaan pungutan liar (pungli)

Pemkot Makassar2 minggu lalu

Appi Perintahkan Usut Tuntas Dugaan Pungli

Sebanyak 369 kepala sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin

Pendidikan2 minggu lalu

369 Kepala Sekolah Makassar Resmi Dilantik

Pendidikan2 minggu lalu

Penantian 10 Tahun Berakhir, 369 Kepala Sekolah Resmi Dilantik Di Makassar

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendorong seluruh sekolah di Kota Makassar untuk menjadi pelopor budaya peduli lingkungan melalui pengelolaan sampah dan penanaman pohon sebagai bagian dari pendidikan karakter peserta didik.

Pendidikan2 minggu lalu

Appi Dorong Sekolah Kelola Sampah dan Larang Perpisahan yang Membebani Orang Tua

Pendidikan2 minggu lalu

SD Muhammadiyah Perumnas Sulap Minyak Jelantah Jadi Sabun

Pendamping atau spouse delegasi Indonesia Gastrodiplomacy Series (IGS) 2026 mendapat kesempatan mengenal lebih dekat kekayaan budaya dan sejarah Sulawesi Selatan

Pemkot Makassar2 minggu lalu

Delegasi IGS 2026 Kagumi Budaya Sulsel di Balla Lompoa

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, Gunawan, turun langsung memanen terong hasil program pembinaan kemandirian warga binaan di area ketahanan pangan lapas

Kab.Gowa2 minggu lalu

Kalapas Sungguminasa Panen 50 Kilogram Terong Hasil Pembinaan Warga Binaan

Pemerintah Kota Makassar memastikan calon peserta didik yang belum berhasil diterima di sekolah negeri pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026

Pendidikan2 minggu lalu

67 Sekolah Swasta Gratis Siap Tampung Siswa SPMB Makassar

Halaman 9034 of 9036« Pertama ‹ Sebelumnya 9030 9031 9032 903390349035 9036 Selanjutnya ›