KATADIA, WATAMPONE || Belasan ribu peserta BPJS kesehatan di kab. Bone yang diduga dinonaktifkan kepesertaannya secara sepihak, menjadi polemik di karenakan sebelumnya tanpa ada penyampaian sebelumnya sehingga mendorong anggota DPRD Bone segera diaktifkan kembali sesuai ketentuan berlaku.
Hal itu menjadi pembahasan dalam rapat gabungan para Dewan dari Komisi I dan komisi IV DPRD Bone di ruang banggar DPRD Bone yang dilaksanakan Senin (7 /3/2022)
Rapat gabungan dihadiri Pjs Kadis Sosial Bone, Sekretaris Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kepala Kantor BPJS Bone Sulsel, bersama jajaran.
Menurut H. Kaharuddin dari Komisi I dalam verifikasi dan validasi data hendaknya ada penyampaian ke masyarakat penyebabnya .
Akibatnya saat ini tidak diketahui past siapa yang bertanggungjawab dan penyebabnya apa sehingga terjadi penonaktifan ribuan kartu BPJS Kesehatan milik warga Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD tersebut.
“Nah, solusinya sekarang apa untuk masyarakat, bayangkan Ada 11 ribu lebih warga peserta BPJS yang dinonaktifkan tanpa tahu sebabnya, hati nurani kita dimana jika masyarakat disuruh sakit dulu baru diaktifkan BPJSnya ” ujar H. Kaharuddin komisi I
Kemudian ironisnya masyarakat baru tahu jika BPJSnya tidak aktif saat ingin berobat karena tertolak
“Kalau hal ini di biarkan lalu apa fungsi kita di DPRD kita duduk disini karena dipilih masyarakat, jadi saya ingin tegaskan kalau kita tidak memperjuangkan ini, maka bencong kita semua, ” kata H. Kaharuddin lagi
Ditempat sama, Rangga dari Komisi IV justru meminta agar persoalan tersebut tidak hanya sebatas dibahas dan berputar pada persoalan data, namun harus dibuatkan komitmen bersama untuk mendorong UHC sebagai solusi.
” Seakan-akan tidak ada masalah lain di Bone, kita ini hanya butuh komitmen pimpinan dan rekan-rekan, kalau Bone UHC selesai perkara dan kita fokus ke persoalan lain lagi, karena kita sudah berapa kali rapat terkait ini namun tidak ada kesimpulan, ” Katanya.
” Kita semua sepakat untuk UHC, tapi sekarang ini ada masyarakat yang terpaksa keluar dari Rumah Sakit karena BPJS nya tidak aktif, dan juga ada beberapa usulan menunggu dari bulan Agustus 2021 tidak dilanjutkan, jadi lewat kesempatan ini kami minta agar Dinas Kesehatan melanjutkan itu, ” Ujar Wakil Ketua Komisi IV, Muh Salam menimpali.
Rapat gabungan yang dipimpin langsung Irwandi Burhan selaku Ketua DPRD Bone tersebut, berakhir dengan melahirkan 3 rekomendasi disepakati bersama, yakni mengaktifkan kembali belasan ribu BPJS yang sudah dinonaktifkan, melanjutkan usulan pendaftaran di Dinas Kesehatan dan mendorong Bone UHC Universal health Coverage (UHC) atau sistem yang menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan (***)
Laporan Andi Syafri Azis
