KATADIA,JAKARTA || Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, yang akrab dipanggil Cak Imin, telah memberikan keterangannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka membantu penanganan kasus dugaan korupsi sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tahun 2012. pada Kamis (7/9/2023)
Setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Cak Imin menyatakan tekadnya untuk berkontribusi dalam upaya KPK menyelesaikan kasus tersebut. “Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kemenakertrans tahun 2012,” ujar Cak Imin.
Dia juga menegaskan telah memberikan seluruh informasi yang dia miliki terkait kasus tersebut. “Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar. Jadi insyaallah semua yang saya ingat dan tahu semua sudah saya jelaskan,” tambahnya. Cak Imin berharap keterangan yang diberikannya dapat membantu berbagai lembaga antirasuah.
“Semoga KPK bisa cepat dan tuntas tangani kasus korupsi,” ucapnya, menyatakan harapannya terhadap langkah-langkah selanjutnya dari KPK.
Kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker ini kembali mencuat ke permukaan, mengingat Cak Imin saat itu menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan Transmigrasi (Menakertrans) pada tahun 2012.
Dalam pengembangan kasus ini, KPK telah melakukan penggeledahan di Kantor Kemnaker dan rumah mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemnaker, Reyna Usman, yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PKB Bali.
Selain Reyna Usman, dua orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini adalah Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker, I Nyoman Darmanta, dan Direktur PT Adi Inti Mandiri Karunia.
KPK juga telah memeriksa Reyna Usman sebagai saksi pada Senin (4/9/2023) dan menggali informasi terkait pengadaan barang dan jasa, termasuk pelaksanaan lelang sistem proteksi TKI di Kemnaker.
Kasus ini terus diusut oleh KPK demi menjaga integritas dan transparansi dalam sektor ketenagakerjaan serta memberantas tindakan korupsi di lingkungan pemerintahan.
