KATADIA,MAKASSAR || Tim persiapan Layanan Disabilitas Pendidikan Kota Makassar, yang dipimpin oleh H. Muhyiddin, SE., Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, bersama Abdul Rahman, Direktur Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PERDIK) Sulawesi Selatan, beserta tim analis, telah sukses melakukan konsultasi berharga pada Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia (KNDRI) di Jakarta pada hari Rabu, 6 September 2023.
Rombongan ini diterima dengan hangat oleh Komisioner KNDRI, termasuk Ibu Farimah Asri Muthmainah, Eka Prastama Widiyanta, Kikin Purnawirawan Tariga Sibero, dan Jonna Aman Damanik, beserta tim dan staf ahli KNDRI.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, H. Muhyiddin, SE., berbicara tentang kesiapan Pemerintah Kota Makassar, terutama Dinas Pendidikan, dalam memberikan layanan inklusif dalam pendidikan.
Ini ditandai oleh pembentukan berbagai regulasi, seperti Peraturan Wali Kota Makassar Nomor … tahun 2019 Tentang Layanan Pendidikan Inklusif.
Regulasi ini mendorong semua sekolah di Kota Makassar, mulai dari jenjang PAUD, SD, dan SMP, untuk membuka akses yang luas bagi anak-anak Kota Makassar yang berkebutuhan khusus sehingga mereka dapat mendapatkan layanan pendidikan yang setara.
Dalam upayanya, Dinas Pendidikan Kota Makassar akan segera mendirikan Unit Layanan Disabilitas Pendidikan Kota Makassar (ULDP) yang akan menjadi pusat komunikasi, dukungan, serta pengembangan layanan pendidikan inklusif di Kota Makassar.
Ini akan melibatkan koordinasi aktif dengan berbagai pihak di Kota Makassar dan akan seiring dengan Visi Pendidikan Walikota Makassar, yakni “18 Revolusi Pendidikan; Semua Anak Harus Sekolah.”
ULDP Kota Makassar diharapkan akan menjadi pusat komunikasi dan penghubung antara masyarakat dengan dunia pendidikan, serta menjadi tempat yang luas untuk mengembangkan metode layanan bagi anak-anak penyandang disabilitas agar mereka mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Selama tahun 2020 hingga 2023, pemerintah Kota Makassar telah menekankan pentingnya memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus melalui Peraturan Wali Kota.
Langkah ini juga didukung oleh kerja sama dengan Universitas Negeri Makassar dan Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PERDIK) Sulawesi Selatan untuk merancang program pendidikan inklusi dan meningkatkan kompetensi guru pembimbing khusus di sekolah.
Salah satu praktik baik lainnya adalah pendirian kelas khusus kesetaraan bagi Komunitas inklusi guna menyediakan layanan pendidikan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.
Komisioner KNDRI memberikan respons positif selama konsultasi ini dan berjanji memberikan dukungan kepada pemerintah Kota Makassar, khususnya Dinas Pendidikan Kota Makassar, dalam mendirikan ULDP Kota Makassar. Harapannya, model yang baik akan segera dihasilkan pada bulan September ini.
Kota Makassar diharapkan akan menjadi kota pendamping untuk program sekolah model inklusif dan pendidikan berbasis hak anak. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyelarasan regulasi terbaru agar layanan pendidikan inklusi Kota Makassar sesuai dengan Permendikbud RI Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
Hal ini diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi layanan disabilitas, termasuk aspek konten pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, dan pendirian unit layanan disabilitas.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, H. Muhyiddin, SE., menutup sambutan dengan komitmen kuat bahwa pendidikan adalah tanggung jawab negara terhadap masyarakat, dan semua pihak harus bekerja bersama untuk memberikan dukungan layanan pendidikan yang luas dan berkualitas.
Dengan komitmen ini, Kota Makassar berada di jalur yang benar untuk menciptakan pendidikan inklusif yang lebih baik untuk semua anak.
