KATADIA, MAKASSAR || Pemerintah Kota Makassar berhasil menyabet penghargaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dalam rangkaian peringatan Hari HAM Sedunia ke-75 tahun 2023.
Acara penghargaan ini berlangsung di Hotel Claro pada Senin (25/03/2024), dengan penghargaan diserahkan langsung oleh PJ Gubernur Sulsel, Bachtiar Baharuddin, dan diterima oleh PJ Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra.
Kota Makassar meraih predikat Kota Peduli HAM karena telah memenuhi dan mengimplementasikan kriteria standar penilaian P5 HAM (Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM).
Penilaian ini mencakup terpenuhinya hak sipil dan politik, seperti hak atas bantuan hukum, informasi, turut serta dalam pemerintahan, keberagaman, dan kependudukan, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, lingkungan yang baik, perumahan yang layak, dan hak perempuan dan anak. Semua ini sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021.
Firman Pagarra menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan ini dan menyatakan kesesuaian dengan visi misi dan program prioritas Kota Makassar, terutama dalam hal pelayanan publik berbasis HAM.
Ia menegaskan komitmen Kota Makassar terhadap kesetaraan masyarakat dari berbagai kelompok, termasuk perempuan, anak-anak, lansia, dan difabel.
Firman berharap penghargaan ini akan mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk lebih memfokuskan upaya dalam pemenuhan HAM bagi seluruh warganya.
Salah satu contoh nyata adalah pembentukan shelter untuk perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemkot juga terus membenahi kota agar nyaman untuk semua, tanpa terkecuali bagi kelompok difabel.
Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel, Liberti Sitinjak, menjelaskan bahwa tujuan pemberian penghargaan ini adalah untuk memotivasi pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan tanggung jawab dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM, serta membangun sinergi dan koordinasi antardaerah dan instansi terkait.
Meskipun hanya 18 dari 24 kabupaten/kota di Sulsel yang menerima penghargaan serupa, semangat untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis HAM di Sulsel tetap tinggi.
Acara penyerahan penghargaan ini juga dirangkaikan dengan dua agenda penting, yakni deklarasi pencanangan pelayanan publik berbasis HAM dan pengukuhan gugus tugas daerah bisnis dan HAM Sulsel.
Hal ini menjadi langkah konkret dalam memajukan pelayanan publik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip HAM di Sulsel.(**)
