KATADIA MAKASSAR || Subhan Djoer, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, menyoroti persoalan kemacetan yang kian parah di Kota Makassar.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam acara Diskusi Kelompok Terarah (FGD) tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Transportasi Kota Makassar yang digelar oleh World Resources Institute Indonesia (WRI Indonesia) bersama Vital Strategies dan Arup (Konsorsium II UKPACT), bekerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar.
Acara yang berlangsung pada Selasa, 10 Desember 2024, pukul 12.00–16.30 WITA di Hyatt Palace Makassar itu membahas langkah-langkah strategis dalam merumuskan regulasi transportasi untuk mengurangi kemacetan di kota tersebut.
Dalam diskusi itu, Subhan Djoer menyoroti dua masalah utama yang menyebabkan kemacetan di Makassar, yakni keberadaan “Pak Ogah” atau petugas parkir liar dan U-turn yang tidak terkendali di sejumlah ruas jalan strategis.
Menurutnya, keberadaan mereka sering kali memperburuk arus lalu lintas.
Subhan menekankan bahwa solusi kemacetan tidak bisa hanya bergantung pada regulasi baru. “Peraturan daerah hanyalah salah satu bagian dari solusi, tetapi bukan satu-satunya,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk: Peningkatan Infrastruktur Jalan: Perlu adanya pembangunan dan perbaikan jalan yang memadai untuk mengurangi titik-titik macet.
Pengembangan Transportasi Publik: Transportasi massal yang efektif akan mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi.
Subhan juga menyerukan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam mencari solusi terbaik. “Diskusi dan kerja sama lintas sektor adalah kunci untuk menciptakan transportasi yang lebih baik di Makassar,” ujarnya.
Dengan semangat kolaborasi tersebut, ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam mewujudkan kota yang bebas dari kemacetan dan memiliki sistem transportasi yang lebih tertata.(**)