Transformasi Komunikasi Publik dan Pengadaan, Pemkot Makassar Gelar Diskusi Bersama Media

KATADIA MAKASSAR || Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menggelar pertemuan yang melibatkan sejumlah media dari berbagai platform—online, elektronik, hingga cetak—untuk membahas evaluasi kinerja serta rencana kerja sama strategis ke depan. Fokus utama diskusi adalah optimalisasi pengadaan barang/jasa dan pembaruan strategi komunikasi publik. Pertemuan berlangsung di Kantor Balai Kota Makassar pada Sabtu (17/5/2025).

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut antara lain Dara Nasution, Rijal dari Dinas Kominfo Makassar, Widya Syadzwina, dan Taqwa Baharuddin. Diskusi berlangsung dinamis, membahas mulai dari mekanisme pengadaan yang transparan hingga pola pemberitaan yang diharapkan.

Taqwa Baharuddin menekankan pentingnya penyampaian informasi secara masif dan profesional. Ia mengingatkan bahwa seluruh bentuk publikasi pemerintah wajib melalui proses evaluasi berjenjang yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang ITE.

“Penting bagi media dan pemerintah untuk bersinergi melalui informasi yang akurat, terukur, dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan LPSE Kota Makassar, Fah Rijal, menguraikan langkah-langkah Pemkot dalam mengoptimalkan e-katalog versi 6 untuk seluruh SKPD guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pengadaan. Ia menyebut, tim LPSE siap mendampingi SKPD dalam proses registrasi dan penggunaan platform tersebut.

“Sistem akan otomatis membatalkan proses jika tidak ada respon dari penyedia dalam waktu tiga hari. Ini untuk menjamin disiplin dan efisiensi,” tegasnya.

Dari sisi komunikasi publik, Dara Nasution menjelaskan bahwa perubahan kepemimpinan membawa kebijakan baru dalam pendekatan komunikasi. Fokus saat ini adalah kerja sama intensif dengan media massa.

Ke depan, Pemkot Makassar juga akan menggelar pelatihan dan pendampingan guna meningkatkan kapasitas komunikasi publik di masing-masing SKPD. Selain itu, pengawasan terhadap efektivitas kerja sama dengan media dan penyedia jasa juga akan diperketat.

Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan media, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.