KATADIA MAKASSAR || Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, mendesak Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk segera mengajukan permohonan penambahan kuota rombongan belajar (rombel) ke Kementerian Pendidikan, guna mengatasi ketimpangan daya tampung di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri.
Ari mengungkapkan, setiap tahun terdapat sekitar 25 ribu lulusan Sekolah Dasar (SD) negeri di Makassar, namun daya tampung SMP negeri hanya mampu menampung sekitar 13 ribu siswa. Artinya, lebih dari 12 ribu siswa berpotensi tidak tertampung di sekolah negeri.
“Ini bukan persoalan kecil. Dinas Pendidikan harus segera bertindak dan mengajukan penambahan rombel ke Kementerian agar tidak ada anak yang tercecer dari sistem pendidikan,” tegas Ari, Rabu (18/6/2025).
Politisi Fraksi NasDem itu juga menegaskan bahwa penambahan rombel tidak bisa dilakukan sepihak oleh pihak sekolah karena ketentuan dari Kementerian yang semakin ketat.
Jika sekolah menambah rombel tanpa persetujuan resmi, siswa yang diterima di luar kuota akan berisiko tidak mendapatkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), yang pada akhirnya berdampak pada kelulusan mereka.
“Sekolah tidak bisa ambil risiko. Semuanya harus sesuai juknis. Penambahan rombel tanpa persetujuan hanya akan merugikan siswa,” katanya.
Meski demikian, Ari tetap optimistis bahwa jika permintaan diajukan secara resmi dan disertai data kebutuhan riil, Kementerian Pendidikan pasti akan menyetujui usulan tersebut.
“Saya yakin, kalau usulan disampaikan dengan data dan kebutuhan yang jelas, Kementerian pasti menyetujui 100 persen. Karena pada prinsipnya, negara tidak boleh membiarkan satu anak pun putus sekolah,” ujarnya.
Sebagai langkah taktis, Ari juga menyarankan agar jumlah siswa dalam satu rombel bisa ditingkatkan dari 32 menjadi maksimal 40 siswa, dengan catatan ruang kelas dan fasilitas pendukung masih mencukupi.
“Kalau ruang dan fasilitas masih memadai, kita optimalkan kuota per kelas hingga 40 siswa. Tapi tetap harus prosedural dan mendapat restu dari pusat,” ucapnya.
Ari berharap Dinas Pendidikan tidak bersikap pasif dan hanya menunggu arahan dari pemerintah pusat.
Ia menekankan pentingnya pendekatan aktif agar seluruh anak usia sekolah di Kota Makassar memperoleh hak pendidikan secara adil dan merata.
“Jangan pasif. Ini soal masa depan ribuan anak. Dinas harus jemput bola ke Kementerian dan pastikan kuota SMP negeri bertambah tahun ini,” pungkasnya.