Pemkot Makassar Terapkan Kendaraan Dinas Listrik Mulai 2026

KATADIA MAKASSAR || Pemerintah Kota Makassar bersiap melakukan transformasi besar dalam penyediaan kendaraan dinas (randis) bagi Kepala SKPD. Mulai tahun 2026, seluruh randis pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil (BBM) ke kendaraan listrik berbasis baterai.

“Mulai 2026, Pemkot tidak lagi membeli mobil dinas. Kita pakai skema sewa selama empat tahun, sehingga biaya pemeliharaan ditanggung oleh penyedia. Dan ini sudah dianggarkan,” ujar Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar, Selasa (26/8/2025).

Munafri menegaskan, kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk efisiensi anggaran sekaligus mendukung program lingkungan hidup.

“Dengan begitu, lebih efisien dan tidak ada lagi persoalan mobil dibawa pindah ketika pejabat berganti,” tambahnya.

Pada tahap awal, Pemkot Makassar menyiapkan sekitar 50 unit mobil listrik yang akan didistribusikan kepada kepala dinas, camat, dan kepala bagian. Anggaran bersumber dari APBD Perubahan 2025 dan APBD Pokok 2026. Selain randis, Pemkot juga berencana menghadirkan puluhan bus listrik untuk armada transportasi publik perkotaan.

Munafri menekankan, kebijakan ini tidak hanya soal efisiensi, tetapi juga komitmen menghadirkan udara bersih di Makassar. “Khusus dinas, kita moratorium kendaraan BBM di Pemkot. Semua operasional, baik mobil maupun bus, akan beralih ke listrik,” jelasnya.

Langkah Pemkot Makassar ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas di instansi pemerintah pusat maupun daerah.

Selain itu, Pemkot juga tengah menjajaki kerja sama dengan perusahaan transportasi, termasuk Kalista, untuk mengembangkan moda transportasi umum berbasis kendaraan listrik di jalur koridor. Harapannya, sistem transportasi publik di Makassar dapat terintegrasi secara modern, efisien, dan ramah lingkungan.

“Dengan kendaraan listrik, kita ingin menunjukkan bahwa Makassar serius mendukung elektrifikasi sekaligus memperkuat budaya hemat energi dan peduli lingkungan,” tegas Munafri.

Pada kesempatan yang sama, Munafri menerima audiensi dari perusahaan transportasi yang menawarkan konsep kemitraan sewa kendaraan dinas. Perwakilan perusahaan, Syamsul Syafiri, menyampaikan bahwa tantangan transportasi pemerintahan masih terkait efisiensi armada, tingginya biaya pemeliharaan, serta pengelolaan kendaraan dinas.

“Makassar membutuhkan sistem mobilitas yang lebih efisien, fleksibel, hemat anggaran, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pemerintahan modern,” kata Syamsul.

Melalui skema sewa, pihaknya menawarkan keunggulan berupa penghematan anggaran transportasi, eliminasi kebutuhan pengadaan kendaraan baru, serta ketersediaan armada yang lebih fleksibel menyesuaikan kebutuhan pemerintahan.(**)