Wali Kota Makassar Ikuti Rakor TPID Bahas Strategi Pengendalian Inflasi 2025

KATADIA MAKASSAR || Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengikuti Rapat Koordinasi Khusus Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara virtual, Selasa (2/9/2025).

Rakor yang digelar Kementerian Dalam Negeri ini membahas perkembangan situasi terkini serta strategi pengendalian inflasi tahun 2025. Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Prof. Dr. Muhammad Tito Karnavian, didampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan.

Kegiatan tersebut menjadi forum koordinasi lintas daerah dan pusat dalam menyikapi dinamika harga kebutuhan pokok sekaligus menjaga stabilitas inflasi nasional.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan komitmen Pemkot Makassar untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga kestabilan harga barang dan jasa.

“Pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi kerja bersama antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Kami akan memperkuat koordinasi dengan seluruh stakeholder, mulai dari distribusi pangan, pengawasan stok, hingga intervensi pasar bila diperlukan, agar masyarakat tetap terlindungi dari gejolak harga,” jelas Munafri.

Ia menambahkan, Pemkot Makassar melalui TPID akan memaksimalkan program strategis, termasuk operasi pasar, dukungan sektor pertanian, hingga digitalisasi distribusi pangan.

“Fokus utama kita adalah menjaga daya beli masyarakat dan memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga wajar,” tegasnya.

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa inflasi Agustus 2025 tercatat 2,31 persen, turun dari bulan sebelumnya 2,37 persen. Menurutnya, penurunan ini berkat terkendalinya sektor pangan, minuman, dan makanan melalui operasi pasar murah serta langkah intervensi lainnya.

Meski demikian, Tito mengingatkan masih ada sejumlah daerah yang perlu mendapat perhatian khusus. “Hal ini akan kita bahas lebih detail dalam rapat bersama TPID agar strategi pengendalian inflasi tetap efektif di seluruh wilayah,” tambahnya.

Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa produksi pangan nasional tahun 2025 diperkirakan surplus hingga 3 juta ton. Ia memastikan tahun ini pemerintah tidak lagi melakukan impor beras karena stok nasional cukup kuat, ditopang produksi dalam negeri dan penyerapan oleh Bulog.

“Tahun lalu impor masih besar, sekitar 3,8 juta ton. Tahun ini stok kita kuat hampir 3,9 juta ton, jadi tidak ada impor lagi,” jelasnya.

Zulkifli juga menyinggung adanya penyesuaian harga beras eceran menjadi Rp13.500 per kilogram, mengikuti kenaikan harga gabah di tingkat petani. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menyalurkan bantuan pangan kepada 18,3 juta warga miskin serta mempercepat distribusi beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).

Selain itu, pemerintah menyiapkan Inpres baru terkait percepatan pembangunan kawasan pangan, mulai dari pengembangan sawah, irigasi, hingga ketahanan energi untuk mendukung produksi nasional berkelanjutan.

Rakor TPID ini diharapkan memperkuat koordinasi pusat dan daerah agar strategi pengendalian inflasi berjalan efektif. Munafri menegaskan bahwa Makassar siap mendukung program nasional dengan langkah-langkah konkret di lapangan.

“Kolaborasi ini penting agar target inflasi 2025 terkendali sesuai sasaran pembangunan nasional,” tutupnya.