KATADIA BARRU || Pemerintah Kabupaten Barru bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi dan Monitoring serta Evaluasi MCSP di Ruang Rapat Bupati Barru, Lantai V Menara MPP, Rabu (4/12/2025).
Kegiatan ini dihadiri Bupati Barru, Wakil Bupati Barru, Pj. Sekda Barru, serta seluruh pimpinan OPD, yang mencerminkan komitmen kuat Pemkab Barru dalam memperkuat integritas birokrasi dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, SH, M.Si menyampaikan apresiasi atas pendampingan KPK dalam proses penguatan tata kelola daerah. Ia menegaskan bahwa bimbingan dari lembaga antirasuah tersebut sangat membantu Barru dalam memperbaiki sistem dan mendorong transparansi di berbagai sektor pemerintahan.
Ia menambahkan bahwa seluruh rekomendasi yang diberikan akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya berkesinambungan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Dalam kesempatan tersebut, Tim KPK memaparkan capaian Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Kabupaten Barru, termasuk sejumlah catatan strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius.
Pemaparan dipimpin oleh Tri Budi Rochmanto, Kepala Satuan Tugas Koorsup Wilayah IV, bersama jajaran PIC Koorsup yakni Epakartika dan Angelia untuk wilayah Sulawesi Selatan, serta Basuki Haryono dan Luthfikal Hakim untuk wilayah Gorontalo dan Kalimantan Utara.
Materi paparan mencakup evaluasi pengelolaan aset daerah, optimalisasi pendapatan, penguatan sistem pengadaan barang dan jasa, hingga digitalisasi layanan publik yang dianggap penting untuk meningkatkan efisiensi dan mencegah potensi penyimpangan.
Pj. Sekda Barru dan seluruh pimpinan OPD menyatakan kesiapannya menindaklanjuti semua arahan melalui penyusunan rencana aksi pencegahan korupsi yang lebih terukur dan berkesinambungan. Penguatan koordinasi lintas OPD disebut menjadi kunci agar seluruh rekomendasi dapat berjalan efektif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Usai Rakor, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan pada beberapa titik yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah dan kualitas pelayanan publik. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kondisi riil di lapangan serta melihat kesiapan Pemkab Barru dalam menindaklanjuti rekomendasi KPK.
Secara terpisah, KPK juga menggelar rakor dengan jajaran DPRD Kabupaten Barru sebagai langkah penguatan fungsi pengawasan legislatif. Sinergi antara eksekutif dan legislatif dinilai penting untuk memastikan upaya pencegahan korupsi berjalan menyeluruh dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Barru.
Makassar5 hari lalu
