KATADIA MAKASSAR – Di lorong sempit Kelurahan Bontomakkio, Kecamatan Rappocini, Makassar, dentingan besi dan deru mesin kecil roda tiga terdengar setiap pagi.
Suara itu datang dari armada sampah roda tiga (toga) yang dikemudikan Nur Iksan (25), salah satu petugas kebersihan yang setiap hari berjibaku dengan timbulan sampah warga yang tak pernah surut.
Sejak 2015, kendaraan roda tiga itu menjadi tumpuan hidup Iksan. Dari lorong ke lorong, ia mengangkut sampah rumah tangga warga.
Di rumahnya, empat orang anak menanti. Si bungsu, Fadil, kerap menghabiskan waktu di depan layar ponsel, tanpa sepenuhnya memahami beratnya tanggung jawab sang ayah di jalanan.
Pekerjaan Iksan bukan tanpa hambatan. Sampah yang terhambur dan tidak terkumpul rapi menjadi tantangan utama.
“Kendala terbesar itu sampah tasimbung, tidak dikemas. Harus turun, pungut satu-satu, baru dimasukkan ke bak,” keluhnya.
Dengan upah sekitar Rp 2,4 juta per bulan, pengeluaran terbesar Iksan adalah biaya bahan bakar. Setiap hari, ia menghabiskan sekitar lima liter bensin untuk menyusuri lorong-lorong padat penduduk di Bontomakkio.
Iksan hanyalah satu dari sekian banyak ujung tombak kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam pengelolaan sampah. Namun di balik peningkatan armada roda tiga, muncul pertanyaan besar: apakah benar solusi, atau justru simbol dari persoalan yang belum tuntas?
Data menunjukkan, timbulan sampah di Kecamatan Rappocini mencapai sekitar 397 meter kubik per hari. Armada roda tiga dinilai efektif menjangkau lorong-lorong sempit yang tak bisa dilewati truk besar, dengan frekuensi pengangkutan meningkat hingga satu sampai dua ritasi per hari di tiap TPS.
Meski demikian, efektivitas kebijakan ini masih menuai kritik. Aktivis lingkungan, Achmad Yusran, menilai penambahan armada hanya mempercepat pemindahan sampah, bukan mengurangi volumenya dari sumber.
“Penambahan armada hanya memindahkan sampah lebih cepat ke TPS, bukan mengurangi timbulan dari hulunya,” ujarnya, Jumat (2/1/2026).
Masalah klasik pun tetap muncul. Bau menyengat, risiko kebakaran di TPS, serta antrean panjang truk menuju TPA Antang yang memperparah polusi udara. Di tingkat masyarakat, kebijakan roda tiga bahkan memunculkan spekulasi dan ketidakpercayaan.
Di akar rumput, beredar kecurigaan bahwa penambahan armada roda tiga oleh Dinas Lingkungan Hidup lebih berorientasi pada pencitraan proyek dan kepentingan politik.
Warga bahkan mencurigai adanya praktik tersembunyi dalam pengelolaan sampah organik yang dianggap bernilai ekonomi.
Kondisi ini memicu konflik sosial. Sampah pasar yang menumpuk sering menjadi sasaran kemarahan warga. Lurah dan camat kerap turun langsung membersihkan sampah secara manual untuk meredam ketegangan.
Ironisnya, inisiatif warga seperti bank sampah yang di Kecamatan Rappocini telah berjumlah 38 unit, dinilai belum mendapat dukungan maksimal.
Muncul anggapan, jika bank sampah berjalan optimal dan timbulan berkurang, maka proyek pengadaan armada baru dan pembangunan infrastruktur besar bisa kehilangan relevansinya.
Pengamat kebijakan publik, Hendra, menilai kondisi ini memperparah krisis kepercayaan.
“Roda tiga hadir sebagai solusi teknis, tapi masalahnya justru makin berlapis. Inilah yang memicu ketidakpercayaan publik,” katanya.
Secara teknis, analisis kebutuhan ideal menyebutkan Kecamatan Rappocini memerlukan enam hingga delapan unit dump truck serta empat arm roll untuk menangani sekitar 55 ton sampah per hari.
Armada roda tiga sejatinya hanya alat bantu. Efisiensi baru terasa jika disertai edukasi pengurangan sampah dari sumber dan transparansi pengelolaan anggaran.
Bagi Nur Iksan, perdebatan itu terlalu rumit. Baginya, tugasnya sederhana: mengemudi, mengangkut sampah, menerima upah, dan memastikan anak-anaknya tetap bisa sekolah.
Sementara bagi warga, roda tiga adalah harapan sekaligus pengingat. Sistem pengelolaan sampah terlihat sibuk berputar, namun belum sepenuhnya mencapai tujuan: Makassar yang bersih, berkelanjutan, dan bebas dari kepentingan yang mencemari lingkungan.
Forum Komunitas Hijau menyimpulkan, armada roda tiga adalah simbol paradoks pengelolaan sampah perkotaan. Di tingkat teknis, ia solusi praktis. Di tingkat politis, ia bisa menjadi alat legitimasi. Di tingkat kemanusiaan, ia adalah sumber nafkah.
Keberhasilan program ini, kata mereka, tak lagi bisa diukur dari jumlah armada, melainkan dari penurunan timbulan sampah yang nyata, berkurangnya keluhan warga, serta pulihnya kepercayaan publik bahwa sampah dikelola untuk lingkungan, bukan untuk bisnis atau citra semata.(*)
Makassar2 hari lalu