Pemkot Makassar–Unhas Perkuat Kolaborasi, Dorong Tata Kelola Pulau yang Adaptif dan Inklusif

KATADIA MAKASSAR || Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat komitmen pembangunan inklusif dengan memastikan kawasan kepulauan menjadi bagian integral dari agenda pembangunan kota. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan perguruan tinggi, guna menghadirkan kebijakan berbasis riset dan data yang kontekstual.

Hal itu mengemuka dalam audiensi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas) bersama Pemerintah Kota Makassar yang digelar di Kantor Balai Kota Makassar, Senin (19/1/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog akademik dan pemerintahan dalam rangka penyampaian policy brief bertajuk “Pulau Tak Boleh Tertinggal: Penguatan Komitmen Tata Kelola Pulau yang Adaptif.”

Dalam audiensi tersebut, FISIP Unhas memaparkan sejumlah rekomendasi strategis terkait pengelolaan wilayah kepulauan yang berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan lingkungan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat pulau.

Policy brief ini disusun sebagai respons atas berbagai tantangan pembangunan kepulauan, mulai dari keterbatasan akses layanan dasar, infrastruktur, ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan.

Akademisi FISIP Unhas, Andi Ahmad Yani, menegaskan pentingnya pendekatan multidimensi dalam pengelolaan pembangunan kawasan kepulauan di Kota Makassar. Ia menilai, selama ini kebijakan pembangunan pulau masih cenderung menggunakan pendekatan one size fits all, di mana satu model kebijakan diterapkan secara seragam pada seluruh pulau di Kecamatan Sangkarrang.

“Padahal setiap pulau memiliki karakteristik, persoalan, dan sumber daya yang berbeda. Karena itu, kami menawarkan model tata kelola pulau yang kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Andi Ahmad Yani.

Ia menjelaskan, FISIP Unhas mendorong penerapan pendekatan Island Policy Proofing, yakni mekanisme untuk memastikan setiap kebijakan publik benar-benar relevan dengan konteks pulau yang menjadi sasaran kebijakan. Melalui pendekatan ini, kebijakan diharapkan lebih efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Dengan policy proofing ini, kita memastikan kebijakan yang dibuat sesuai dengan konteks pulau. Harapannya, masalah bisa diselesaikan lebih efektif dan impactful, sejalan dengan arahan Wali Kota terkait impact governance,” jelasnya.

Dalam paparannya, Andi Ahmad Yani juga menguraikan sejumlah isu krusial yang masih dihadapi masyarakat pulau, seperti keterbatasan akses transportasi, layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, hingga pengelolaan sampah. Ia menekankan bahwa persoalan sampah menjadi isu paling mendesak karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan ekosistem laut.

“Sampah ini bukan hanya berdampak ke masyarakat, tetapi juga ke lingkungan. Ikan memakan plastik, lalu kita mengonsumsi ikan tersebut. Mikroplastik masuk ke tubuh manusia dan berisiko terhadap kesehatan dalam jangka panjang,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, terdapat solusi inovatif yang berpotensi diterapkan, salah satunya pemanfaatan sampah menjadi energi seperti bahan bakar solar. Riset terkait hal tersebut, kata dia, telah dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan berpeluang diadaptasi di kawasan kepulauan.

“Selain mengurangi sampah, ini juga bisa membantu nelayan melalui subsidi energi. Sampah tidak lagi dibuang ke laut, tetapi dimanfaatkan,” katanya.

Andi Ahmad Yani menegaskan kesiapan FISIP Unhas untuk berkontribusi aktif membantu Pemkot Makassar melalui riset, pendampingan kebijakan, serta kolaborasi lintas disiplin dengan fakultas lain, seperti kelautan dan teknik.

“Kami datang untuk memberi masukan sekaligus membuka peluang kerja sama. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan akademisi, kami optimistis persoalan di pulau bisa diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut baik kontribusi akademik dari Universitas Hasanuddin dalam merumuskan konsep pembangunan kawasan kepulauan. Ia menegaskan bahwa pembangunan pulau merupakan bagian tak terpisahkan dari visi pembangunan Kota Makassar, khususnya dalam mewujudkan keadilan spasial dan pemerataan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan.

“Kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi langkah penting untuk memastikan kebijakan yang diambil memiliki dasar ilmiah yang kuat, relevan dengan kondisi kekinian, dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat pulau,” kata Munafri.

Ia menekankan bahwa tata kelola yang adaptif dan partisipatif menjadi kunci agar kawasan kepulauan tidak lagi tertinggal, melainkan tumbuh sejajar dengan wilayah lainnya di Kota Makassar.

Munafri juga memastikan Pemkot Makassar menyiapkan sejumlah program strategis pada 2026 untuk memperkuat layanan dasar dan konektivitas kawasan kepulauan. Program tersebut meliputi penyediaan armada kapal penyeberangan, pengembangan dermaga, serta pembangunan sekolah rakyat bagi anak-anak pulau.

“Mulai kapal, dermaga, dan sekolah rakyat itu kita targetkan berjalan tahun ini, meski prosesnya masih dalam tahap perumusan konsep,” ujarnya.

Di sektor pendidikan, Munafri menegaskan komitmen memperluas akses pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat dengan konsep boarding school. Ia mengungkapkan telah berulang kali mengusulkan pembangunan sekolah rakyat di pulau kepada Kementerian Sosial.

“Kami dorong sekolah rakyat ini dibangun di pulau agar anak-anak tidak harus setiap hari melawan ombak untuk bersekolah. Persyaratannya memang ketat, tetapi kami minta ada pengecualian untuk wilayah kepulauan,” jelasnya.

Selain itu, Pemkot Makassar juga menyiapkan alternatif berupa rumah singgah atau asrama bagi anak-anak pulau yang melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA, mengingat keterbatasan fasilitas pendidikan lanjutan di pulau.

Terkait persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah, Munafri menyatakan Pemkot akan mengoptimalkan insinerator dengan penerapan standar yang lebih ramah lingkungan.

“Kita maksimalkan sesuai standar, bukan sekadar pembakaran murni, agar persoalan sampah di pulau bisa tertangani lebih baik,” pungkasnya. (*)