KATADIA MAKASSAR || Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar di Red Corner Cafe Makassar, Jumat (6/2/2026).
Diskusi publik tersebut mengangkat tema “Analisis Perbandingan Mekanisme Pemilu dalam Sistem Demokrasi Indonesia”, yang diikuti oleh mahasiswa, akademisi, serta berbagai elemen masyarakat yang memiliki perhatian terhadap perkembangan demokrasi dan kepemiluan di Tanah Air.
Dalam forum tersebut, Andi Ina Kartika Sari berbagi pengetahuan dan pengalamannya terkait sistem demokrasi serta mekanisme pemilu di Indonesia. Dengan rekam jejak panjang di dunia pemerintahan dan politik, termasuk pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, kehadirannya memberikan perspektif strategis sekaligus wawasan praktis bagi para peserta diskusi.
Ia menekankan pentingnya ruang-ruang diskusi publik sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap proses demokrasi. Menurutnya, dialog terbuka juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Demokrasi yang ideal adalah sistem pemerintahan di mana kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama. Dalam demokrasi yang sehat, kekuasaan dijalankan untuk melayani rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” tegas Andi Ina.
Suasana diskusi berlangsung dinamis ketika Bupati Barru tersebut turut membagikan pengalaman perjalanan hidup dan kepemimpinannya, sekaligus menyampaikan pandangan serta harapannya terhadap masa depan demokrasi dan kepemimpinan di Sulawesi Selatan.
Ia juga mengajak mahasiswa dan generasi muda untuk tidak apatis terhadap proses politik dan pemilu, melainkan aktif berpartisipasi serta mengawal demokrasi agar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat.
Kegiatan ini turut menghadirkan sejumlah narasumber dan tokoh lainnya, di antaranya perwakilan Wali Kota Makassar, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Dr. Zainal Ibrahim, M.Si., Tenaga Ahli Fraksi Partai Golkar DPR RI A. Hendra H. Palette, S.Km., Pakar Hukum Tata Negara Dr. Pattawari, S.H., M.H., serta perwakilan Divisi Hukum KPU Kota Makassar Sapri, S.H., M.H.
Diskusi publik ini diharapkan mampu memperkaya pemahaman peserta terkait mekanisme pemilu dan memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. (*)