Melinda Aksa Buka Sosialisasi Permen LH 5/2025, Dorong Sekolah Adiwiyata Wujudkan Makassar Mulia

KATADIA MAKASSAR || Ketua Dewan Lingkungan Hidup sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, dIdampingi Kadis Pendidikan kota Makassar Achi Sholeman, kepala SDN Rappocini, Juli Astuti, H Rosmiati membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/BPLH Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Adiwiyata, di Aula SMK Telkom Makassar, Sabtu (14/2/2026).

Kegiatan bertema “Mewujudkan Sekolah Berbudaya Lingkungan Menuju Kota Makassar Mulia” ini diikuti perwakilan sekolah dari berbagai jenjang sebagai bagian dari penguatan standar dan mekanisme penyelenggaraan Sekolah Adiwiyata di Kota Makassar.

Dalam sambutannya, Melinda menegaskan peran strategis pemerintah dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat terhadap lingkungan.

“Saya merasa inilah saatnya melakukan perubahan. Pemerintah itu kuncinya. Kalau pemerintah tidak terlibat, mustahil masyarakat akan berubah,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, persoalan sampah di Makassar menjadi perhatian serius. Kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) disebut telah mencapai ketinggian sekitar 17 meter dan diperkirakan akan penuh dalam dua tahun ke depan.

Menurutnya, catatan khusus dalam penilaian Adipura tahun ini juga menyoroti pengelolaan sampah di TPA. Bahkan, Makassar sempat mendapat teguran keras akibat penumpukan sampah yang memunculkan stigma sebagai kota kotor.

“Ini yang harus kita hindari. Kita tidak bisa terus-terusan membuang sampah ke TPA tanpa solusi. Setiap hari ratusan ton sampah masuk dari 15 kecamatan di Makassar,” jelasnya.

Melinda memaparkan, sekitar 60 persen sampah yang masuk ke TPA merupakan sampah organik atau sisa makanan, sementara plastik hanya sekitar 17 persen. Ia menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumber.

“Kalau sampah dipilah, penanganannya akan jauh lebih baik. Masalahnya, semua masih dicampur dalam satu kantong plastik sehingga sulit diolah,” katanya.

Untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah, pihaknya telah melakukan studi pembelajaran ke sejumlah daerah seperti Bali dan Surabaya guna melihat praktik pengelolaan yang dinilai lebih efektif. Namun ia menegaskan, teknologi bukan satu-satunya jawaban, melainkan perubahan perilaku melalui pemilahan sejak awal.

Melinda juga menyoroti keberadaan sembilan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di Makassar. Ia menyebut sebelumnya hanya satu hingga dua lokasi yang aktif, namun dalam dua tahun terakhir meningkat menjadi sekitar lima lokasi aktif, meski masih perlu optimalisasi.

“Sayang sekali kalau fasilitas yang sudah ada tidak dimaksimalkan. Ada kelurahan yang bahkan berinisiatif menyurati restoran dan toko untuk memilah sampah. Ini contoh baik yang harus diperluas,” ujarnya.

Ia menilai program Sekolah Adiwiyata menjadi instrumen penting dalam membangun budaya lingkungan sejak usia dini. Menurutnya, pendidikan karakter peduli lingkungan harus dilakukan melalui pembiasaan yang konsisten.

“Mengubah perilaku itu tidak mudah. Karena itu pendidikan sejak dini sangat penting. Anak-anak harus dibiasakan bukan hanya membuang sampah pada tempatnya, tetapi juga memilah dan memahami tanggung jawabnya,” tegasnya.

Sosialisasi ini menghadirkan pemateri Otofin Pali, T., M.Pd dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan serta Nur Fitriani, S.P., M.Si dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Materi yang disampaikan mencakup standar, mekanisme, serta tanggapan teknis dalam penyelenggaraan Sekolah Adiwiyata sesuai regulasi terbaru.

Ketua panitia sosialisasi yang juga Kepala SDN Rappocini Juli Astiti S.Pd.M.Pd menjelaskan, kegiatan ini bertujuan mempercepat capaian jumlah Sekolah Adiwiyata di Makassar pada berbagai level, mulai dari kota, provinsi, nasional hingga mandiri.

Target yang dicanangkan yakni 24 sekolah calon Adiwiyata Mandiri, 89 calon Adiwiyata Nasional, 90 calon Adiwiyata Provinsi, serta 100 calon Adiwiyata Kota.

Pada 2025, Makassar mencatat satu sekolah Adiwiyata Mandiri dan 10 sekolah Adiwiyata Nasional. Untuk 2026, panitia yang terdiri dari sembilan sekolah Adiwiyata Mandiri sebagai perintis kegiatan menargetkan peningkatan signifikan, bahkan berharap minimal 50 persen sekolah di Makassar dapat naik level.

Ia menegaskan, konsistensi dan keberlanjutan menjadi kunci. Banyak sekolah yang telah meraih predikat nasional atau provinsi namun gagal mempertahankan dan meningkatkan level karena program tidak berjalan berkelanjutan.

Syarat utama menuju Adiwiyata Mandiri, lanjutnya, adalah memiliki sekolah binaan yang juga berhasil naik ke level lebih tinggi. Aspek ini menjadi tantangan yang kini sedang diprogramkan secara sistematis.

Panitia berharap, jika target tercapai, Makassar dapat menjadi barometer Sekolah Adiwiyata di Sulawesi Selatan bahkan Indonesia Timur, sekaligus memperkuat poin penilaian dalam ajang Adipura.

Melalui penguatan peran pemerintah, optimalisasi TPS 3R, serta percepatan capaian Sekolah Adiwiyata, diharapkan Makassar mampu membangun budaya lingkungan berkelanjutan menuju kota yang bersih dan berdaya saing. (**)