KATADIA MAKASSAR || Puluhan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Anjungan Pantai Losari mendatangi DPRD Kota Makassar, Kamis (2/4/2026), untuk menyampaikan aspirasi sekaligus penolakan terhadap rencana penataan yang dinilai berpotensi menggusur lapak mereka.
Kedatangan para pedagang diterima anggota dewan dalam forum dengar pendapat. Dalam pertemuan tersebut, para PKL berharap DPRD dapat menjembatani komunikasi dengan Pemerintah Kota Makassar agar kebijakan yang diambil tidak merugikan mereka.
Para pedagang mengaku cemas kehilangan sumber penghasilan jika penataan dilakukan tanpa solusi konkret. Sebagian besar dari mereka diketahui telah berjualan selama bertahun-tahun di kawasan tersebut.
Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Hendra Akamuddin, menegaskan bahwa kebijakan pemerintah bukanlah penggusuran, melainkan upaya penataan kawasan wisata.
“Kebijakan pemerintah saat ini adalah penataan Kota Makassar. Jadi bukan penggusuran. Istilah itu terlalu negatif. Pemerintah tidak ingin menzalimi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, penataan dilakukan untuk menciptakan kawasan yang lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi pengunjung, tanpa mengabaikan kepentingan pedagang kecil.
Hendra juga menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta pendataan menyeluruh terhadap para pedagang, termasuk jenis dagangan dan lama beraktivitas di lokasi tersebut.
“Kami minta didata semuanya. Apa yang dijual, sudah berapa lama di situ. Jangan sampai ada penumpang gelap yang memanfaatkan situasi,” jelasnya.
Ia memastikan akan ada penempatan ulang bagi pedagang sesuai jenis dagangan, serta lokasi yang disiapkan tidak dipungut biaya.
“Nanti ditata sesuai jenis jualannya. Tempatnya disiapkan dan diberikan gratis. Jadi ini penataan, bukan penggusuran,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKS, Hartono, menyatakan pihaknya hadir sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah.
“Posisi kami adalah menjembatani masyarakat dengan pemerintah. Kita ingin persoalan ini selesai tanpa menimbulkan masalah baru,” ujarnya.
Hartono menekankan bahwa penataan kota harus tetap memperhatikan aspek keadilan sosial, khususnya bagi pelaku usaha kecil.
“Kalau penataan, maka harus benar-benar menjadi solusi bagi semua pihak. Jangan sampai justru melahirkan persoalan baru,” katanya.
DPRD pun mendorong adanya dialog lanjutan serta komunikasi intensif antara pemerintah dan perwakilan pedagang, agar kebijakan penataan kawasan Pantai Losari dapat berjalan tanpa gejolak, sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Makassar2 hari lalu