KATADIA MAKASSAR || Puluhan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Anjungan Pantai Losari mendatangi DPRD Kota Makassar, Kamis (2/4/2026), untuk menyampaikan aspirasi sekaligus penolakan terhadap rencana penataan yang dinilai berpotensi menggusur lapak mereka.
Kedatangan para pedagang diterima dalam forum rapat dengar pendapat (RDP) bersama anggota dewan. Dalam pertemuan tersebut, para PKL berharap DPRD dapat menjembatani komunikasi dengan Pemerintah Kota Makassar agar kebijakan yang diambil tidak merugikan mereka.
Para pedagang mengaku cemas kehilangan sumber penghasilan jika penataan dilakukan tanpa solusi konkret. Sebagian besar dari mereka diketahui telah berjualan selama bertahun-tahun di kawasan wisata andalan Kota Makassar tersebut.
Anggota DPRD Kota Makassar Komisi B Fraksi PKB, Basdir, yang menerima aspirasi para pedagang menegaskan bahwa penataan kawasan bukan berarti penggusuran.
Ia mengapresiasi langkah para PKL yang menyampaikan aspirasi secara langsung, serta keterbukaan Dinas Pariwisata dalam membangun komunikasi dengan masyarakat.
“Ini bukan penggusuran, tapi penataan. Kami di DPRD mendukung upaya pemerintah memperbaiki Kota Makassar, tetapi jangan sampai mematikan mata pencaharian warga,” ujarnya.
Basdir mengungkapkan, dalam RDP tersebut disepakati bahwa tidak akan ada penggusuran sebelum pemerintah menyiapkan lokasi relokasi yang representatif bagi para pedagang di kawasan Losari.
Menurutnya, relokasi harus disiapkan secara matang dengan mempertimbangkan jenis usaha para pedagang, agar mereka tetap dapat bertahan secara ekonomi.
“Jangan sampai penjual aksesoris ditempatkan di area penjualan ikan, tentu tidak sesuai. Lokasi relokasi harus strategis dan sesuai dengan jenis usaha agar pedagang tetap bisa hidup,” jelasnya.
Ia menambahkan, DPRD meminta Dinas Pariwisata untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap jenis dagangan para PKL sebagai dasar dalam menentukan lokasi relokasi yang tepat.
Pendekatan ini dinilai penting agar kebijakan penataan tidak menimbulkan masalah baru, melainkan menjadi solusi yang adil bagi semua pihak.
DPRD pun menegaskan dukungannya terhadap program penataan kawasan wisata oleh pemerintah, selama tetap mengedepankan aspek kemanusiaan dan keberlangsungan usaha masyarakat kecil.
Makassar2 hari lalu