Reses DPRD Makassar Soroti Krisis Air Bersih dan Penataan Pasar di Wilayah Utara

KATADIA MAKASSAR || Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar dengan agenda penyampaian hasil reses kedua masa persidangan kedua tahun 2025–2026 digelar di Ruang Pola Kantor Wali Kota Makassar, Jalan Balaikota, Senin (20/04/2026).

Dalam rapat tersebut, perhatian tertuju pada penyampaian aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD, khususnya H Ismail dan Rey Suryadi, yang menyoroti berbagai persoalan mendasar di Kota Makassar.

Ketua Komisi A DPRD Makassar dari Fraksi Golkar, H Ismail, menekankan pentingnya peningkatan pelayanan air bersih di wilayah utara kota, khususnya di daerah pemilihan Makassar 2. Ia menyebut, hingga saat ini air bersih masih menjadi keluhan utama masyarakat.

Selain itu, H Ismail juga mendorong pemerintah kota untuk segera melakukan penataan dan penertiban Pasar Sentral serta penguasaan kembali Pasar Butung yang dinilai memiliki nilai strategis bagi perekonomian daerah.

Ia juga menyoroti persoalan distribusi logistik dan aktivitas gudang ekspedisi yang menggunakan badan jalan di wilayah utara, yang dinilai memicu kemacetan serta mengganggu kenyamanan warga.

“Kalau perlu disiapkan lokasi khusus untuk ekspedisi. Kami di DPRD siap mendukung kebijakan pemerintah kota demi kepentingan masyarakat,” tegasnya dalam forum paripurna.

Sementara itu, anggota DPRD Makassar Rey Suryadi dari Fraksi Mulia turut menyoroti krisis air bersih yang telah berlangsung lama di wilayah utara Makassar. Ia menilai persoalan tersebut merupakan kebutuhan dasar yang hingga kini belum mendapatkan solusi konkret.

Menurut Rey, pemenuhan kebutuhan air bersih harus menjadi prioritas utama pemerintah kota, karena menjadi fondasi bagi pembangunan di sektor lainnya.

“Percuma kita bicara hal besar kalau kebutuhan dasar masyarakat berupa air bersih belum selesai,” ujarnya.

Rey juga mendorong adanya inovasi dari pemerintah dan pihak terkait dalam mengatasi persoalan distribusi air bersih. Ia mengungkapkan rencana untuk menggelar pertemuan khusus bersama sejumlah anggota DPRD guna membahas langkah konkret penyelesaian masalah tersebut.

Rapat Paripurna DPRD Makassar ini diharapkan menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Makassar untuk segera menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat, terutama terkait pelayanan dasar dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kota.(**)