Ratusan Guru di Makassar Protes Keterlambatan Tunjangan Sertifikasi di DPRD

KATADIA MAKASSAR || Ratusan guru di Kota Makassar mendatangi Kantor DPRD Makassar pada Selasa (12/2/2025) untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait keterlambatan pencairan tunjangan sertifikasi. Masalah ini terjadi karena belum terbitnya Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Pendidikan, yang menjadi dasar pencairan dana tersebut.

Para guru diterima langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Makassar, Andi Suharmika, serta anggota Komisi D DPRD Makassar, Muchlis Misbah dan Fahrizal Arrahman Husain, didampingi oleh Kabag Humas dan Protokol DPRD Makassar, Syahril.

Aliansi Guru Sertifikasi yang hadir dalam pertemuan tersebut mengungkapkan bahwa mereka belum menerima tunjangan sertifikasi sejak Juli hingga Desember 2024. Meski telah berulang kali berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota Makassar, hingga Februari 2025, hak mereka sebagai tenaga pendidik belum juga terpenuhi.

“Kami yang berjumlah 278 orang belum menerima tunjangan selama enam bulan. Padahal, ini adalah hak kami sebagai tenaga pendidik,” ujar salah satu perwakilan guru.

Keterlambatan ini diduga disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kesalahan dan keterlambatan input data oleh para guru, yang menghambat proses validasi. Selain itu, beban administrasi yang tinggi di akhir tahun membuat operator kementerian kewalahan dalam memproses verifikasi data dari seluruh Indonesia. SK yang belum terbit ini menjadi penghalang bagi Kementerian Keuangan untuk mentransfer dana sertifikasi ke daerah.

Menanggapi keluhan para guru, anggota Komisi D DPRD Makassar, Muchlis Misbah, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar harus lebih serius dalam menangani persoalan ini agar tidak terulang di masa depan.

“Adanya permasalahan ini, kami ingin pemerintah kota fokus menyelesaikannya. Jangan sampai terulang kembali, karena kasihan generasi bangsa jika gurunya saja tidak mendapat perhatian serius,” tegas Muchlis.

Ia juga menyoroti pentingnya penempatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kompeten dan responsif terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. “Ke depan, Wali Kota terpilih harus memastikan bahwa kepala OPD, termasuk Dinas Pendidikan, adalah orang yang memahami permasalahan di lapangan dan bisa bertindak cepat dalam menyelesaikan kendala administratif seperti ini,” tambah politisi Partai Hanura tersebut.

Aspirasi para guru ini diharapkan menjadi peringatan bagi Pemkot Makassar untuk meningkatkan koordinasi dengan kementerian terkait, demi memastikan hak-hak tenaga pendidik tidak terus terhambat oleh masalah birokrasi. (**)