DPRD PKS Soroti Penghentian Makanan Bergizi Gratis

KATADIA MAKASSAR || Kebijakan penghentian sementara penyaluran program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diumumkan Kepala SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) Kota Makassar–Panakkukang 02 pada 21 September 2025, menuai kecaman publik.

Pengumuman yang ditujukan kepada pihak sekolah penerima manfaat itu dinilai menghambat jalannya salah satu program strategis pemerintah pusat.

Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKS, Hartono, menyayangkan keputusan tersebut. Ia menilai penghentian tanpa alasan jelas hanya akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Ini menimbulkan banyak pertanyaan. Kenapa harus dihentikan sementara, padahal program MBG sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat?,” ujarnya pada Selasa (23/9/2025).

Hartono menegaskan program MBG tidak boleh dihentikan apalagi tanpa penjelasan transparan. Ia juga mengkritik sikap Kepala SPPG yang menolak memberikan klarifikasi kepada media.

Dalam surat yang beredar disebutkan penghentian sementara dilakukan untuk evaluasi oleh DirTauwas Badan Gizi Nasional. Namun, tidak dijelaskan kapan program akan kembali berjalan normal. Hartono menilai hal tersebut bisa memicu kecurigaan publik.

“Jika ada penghentian, masyarakat wajar saja jadi curiga. Jangan main-main dengan program yang jadi prioritas pemerintah pusat,” tegasnya.

Selain itu, Hartono menyoroti pagu anggaran Rp6.500 per porsi MBG. Menurutnya, dana tersebut harus diawasi ketat agar tidak disalahgunakan.

“Dengan Rp6.500, bahkan Rp10.000 pun, kita bisa meragukan kualitas gizi yang bisa diberikan. Jika sudah ada pagu Rp8.000, jangan lagi dipotong-potong dengan berbagai alasan,” sindirnya.

Ia juga mendesak agar petunjuk teknis program MBG dibuka secara transparan. Hartono menekankan pentingnya peran serta orang tua siswa dalam mengawasi pelaksanaan program demi menjaga kualitas gizi.

Lebih jauh, ia memperingatkan agar program MBG tidak dijadikan ajang mencari keuntungan pihak tertentu.

“Jangan sampai program ini malah jadi rebutan proyek. Akhirnya, bukan gizi anak yang meningkat, tapi ada pihak lain yang diuntungkan. Ini jelas merusak upaya Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga gizi anak sekolah,” ungkap Hartono.

Politisi PKS ini juga meminta masyarakat aktif melaporkan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan MBG agar DPRD dapat segera mengambil langkah perbaikan.

Sementara itu, Ombudsman RI Perwakilan Sulsel menyatakan masih menunggu data resmi sebelum memberikan tanggapan lebih jauh.

Kendati demikian, Ombudsman menegaskan pentingnya transparansi agar kualitas MBG tidak merugikan siswa, serta membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan. (*)