DPRD Makassar Soroti Kinerja OPD, Pengawasan Lemah dan Gudang Ilegal Jadi Sorotan

KATADIA MAKASSAR || DPRD Kota Makassar kembali melayangkan kritik keras terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum mampu menangani berbagai persoalan krusial di tengah masyarakat. Kritik ini disampaikan Ketua Komisi A DPRD Makassar, Andi Pahlevi, saat dikonfirmasi pada Kamis (8/5/2025).

Menurut Andi Pahlevi, dari lebih 30 OPD yang dipantau oleh DPRD, masih banyak yang belum menunjukkan kinerja optimal, terutama dalam hal pengawasan perizinan dan penertiban gudang ilegal yang berada di dalam kota.

Keberadaan gudang-gudang tersebut terus memicu keluhan dari masyarakat karena dinilai mengganggu kenyamanan dan tata ruang lingkungan sekitar.

“Masih banyak OPD yang belum bergerak maksimal. Pengawasan terhadap perizinan sangat lemah, dan persoalan gudang dalam kota terus menjadi sorotan utama kami,” tegas Pahlevi.

Ia menjelaskan bahwa banyak pelaku usaha belum memahami perbedaan mendasar antara fungsi toko dan gudang. Hal ini berdampak langsung terhadap kenyamanan warga, terutama di kawasan pemukiman yang kerap dijadikan lokasi penyimpanan barang secara massal.

“Pemerintah seharusnya intens melakukan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat. Ketidaktahuan bukan alasan untuk membiarkan pelanggaran terus terjadi,” lanjutnya.

DPRD Makassar mendesak agar OPD terkait, khususnya yang membidangi perizinan, ketertiban umum, dan tata ruang, lebih proaktif dalam menjalankan tugas pengawasan serta menindak pelanggaran.

Pahlevi menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal isu ini demi memastikan hak-hak masyarakat atas lingkungan yang nyaman dan tertib dapat terjaga.(**)